xJohn-Dewey-750x410.jpg.pagespeed.ic.sPXKMDrnZt

John Dewey

John Dewey adalah seorang filsuf Amerika, psikolog, dan pembaharu pendidikan yang sangat berpengaruh di Amerika Serikat dan di seluruh dunia. Ia diakui sebagai salah satu pencetus sekolah filsafat Pragmatisme (bersama dengan Charles Sanders Peirce dan William James), pelopor dalam psikologi fungsional, dan seorang pengembang gerakan pendidikan progresif di Amerika Serikat selama paruh pertama abad 20.

Menurut Dewey, tugas filsafat adalah memberikan pengarahan bagi perbuatan nyata dalam kehidupan. Oleh karena itu, filsafat tidak boleh tenggelam dalam pemikiran-pemikiran metafisik belaka. Filsafat harus berpijak pada pengalaman, dan menyelidiki serta mengolah pengalaman tersebut secara kritis. Dengan demikian, filsafat dapat menyusun suatu sistem nilai atau norma. Dewey juga dianggap oleh aliran fungsionalisme sebagai seorang pemikir bergaya praktis dan pragmatis, sehingga, di dalam ilmu pendidikan ia menganjurkan teori dan metode learning by doing.

Dewey dilahirkan di  Burlington, Vermont, Amerika Serikat pada 20 Oktober 1859. Setelah menyelesaikan studinya di Baltimore, ia menjadi guru besar dalam bidang filsafat dan kemudian dalam bidang pendidikan pada beberapa universitas. Sepanjang kariernya, Dewey menghasilkan 40 buku dan lebih dari 700-an artikel. Dewey meninggal dunia pada 1 Juni tahun1952 (umur 92) di New York City, New York, Amerika Serikat.Dalam bukunya yakni Demokrasi dan Pendidikan, Dewey mensintesis, mengkritik, dan memperluas dengan filsafat pendidikan demokratis atau proto-demokratis Rousseau dan Plato. Dia melihat Rousseau sebagai over emphasizing masyarakat di mana individu berada. Dewey membuktikan dalam bukunya bahwa pengalaman belajar seseorang akan berpengaruh dalam penjelajahan dan introduksi ide-ide baru yang revolusioner.

Pendidikan bukan hanya proses pemberian pengetahuan yang bersifat statis. Keterampilan dan pengetahuan siswa dari proses belajar harus diintegrasikan sepenuhnya ke dalam kehidupan mereka dalam bermasyarakat dan dalam dunia nyata. Di Sekolah Laboratorium yang ia dirikan di University of Chicago, anak-anak belajar banyak belajar kimia, fisika, dan biologi dengan menyelidiki alam secara langsung, bersifat praktis, dimulai dari hal yang kecil dan dilakukan sambil bekerja. Filsafat Dewey yang terkenal adalah “Learning by doing”.

Ide John Dewey mengenai system pendidikan walaupun cukup populer namun tidak pernah secara luas dipakai dalam praktek pendidikan di Sekolah-sekolah Amerika. Pendidikan Progresif tidak banyak digunakan selama Perang Dingin, ketika perhatian dalam pendidikan menciptakan dan mempertahankan ilmu dan teknologi untuk kepentingan militer. Pasca Perang Dingin, pendidikan progresif muncul kembali dalam di banyak sekolah dan lingkaran teori pendidikan. Dalam perkembangan revolusi cara-cara belajar filsafat Dewey mengenai belajar kini telah dipakai secara luas di seluruh dunia yang mengilhami munculnya pendekatan kontekstual (CTL )  dalam proses pembelajaran.Di dalam bidang pendidikan, ia menganjurkan teori dan metode learning by doing (belajar sambil melakukan). Dalam teori dan metodenya ini, ia berpendapat bahwa untuk mempelajari sesuatu, tidak perlu orang terlalu banyak mempelajari itu. Dalam melakukan apa yang hendak dipelajari itu, dengan sendirinya ia akan menguasai gerakan-gerakan atau perbuatan-perbuatan yang tepat, sehingga ia bisa menguasai hal yang dipelajari itu dengan sempurna. Ia mengambil contoh tentang seorang yang akan belajar berenang. Menurutnya, seorang itu tidak perlu diajari macam-macam teori tetapi cukup ia langsung disuruh masuk kolam renang dan mulai berenang, dengan cepat seorang itu akan menguasai kemampuan berenang.

200px-Lewis_Coser

Lewis Alfred Coser

Lewis Alfred Coser

Pergolakan di tubuh Paradigma Fakta Sosial masih terjadi antara Teori Fungsionalisme Struktural dan Teori Konflik yang di sisi lain mereka saling mengkritik, namun di sisi lain mereka juga saling mengisi kekosongan masing-masing. Pierre van den Berghe mencoba mempertemukan kedua teori besar itu. Diibaratkan seperti koin dengan sisi kepala ada Teori Fungsionalisme Struktural dan sisi ekor ada Teori Konflik. Kedua sisi tersebut disatukan oleh lempengan samping yang di mana kedua teori tersebut sama-sama bersebut holistic dalam arti sama-sama melihat masyarakat sebagai satu kesatuan yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya, dan perhatian kedua teori itu ditujukan pada hubungan antar bagian itu. Kedua teori besar tersebut sangatlah memberi sumbangan yang besar terhadap sosiologi era modern, dan masih banyak lagi sumbangan dari kedua paradigma lainnya dengan teori-teori besar lainnya.
Teori konflik ini dipaparkan karena realitanya masyarakat tidak dapat lepas dari kehadiran apa yang dinamakan konflik. Induk permasalahan penggagasan konflik sudah ada sejak Karl Marx berargumentasi. Teori Konflik menggambarkan di mana konflik akan terus muncul saat masyarakat dengan bagian-bagian di dalamnya mengalami keadaan heterogen dan perbedaan kekuasaan. Tak luput dari itu, sumber daya yang terbatas, memunculkan kegiatan-kegiatan kompetisi atau persaingan untuk memperebutkannya dan bahkan memicu pertikaian karena distribusi yang tidak merata ke setiap unsur ataupun elemen. Kelompok-kelompok kepentingan yang berbeda akan saling mengejar tujuan masing-masing dan saling bersaing mempertahankan status-quo. Masyarakat merupakan sebuah arena di mana unsur-unsurnya saling bersaing satu sama lain untuk memperebutkan power dan mengontrol serta menekan saingan-saingan mereka. Kekuasaan juga bersifat memaksa, sebagian orang memperoleh atau menguasai sumber, sedangkan yang lainnya tidak memperolehnya.
Lewis Alfred Coser (Berlin, 27 November 1913 – Cambridge, 8 Juli 2003), adalah seorang pemikir sosiologis dari Jerman abad modern ini. Coser berargumen dengan berpijak dari tokoh-tokoh penggagas konflik seperti Karl Marx, Max Weber, Georg Simmel dan Ralf Dahrendorf. Dari Karl Marx melihat konflik sosial terjadi di antara kelompok atau kelas daripada di antar individu. Marx menegaskan, fungsi Negara tidak lebih dari penjagaan kepentingan-kepentingan kelas ekonomis yang berkuasa untuk melindungi hak miliknya. Pemerintah adalh sebuah manifestasi dan pertahanan dari kekuasaan ekonomi. Moralitas dan agama sebuah masyarakat adalah sebuah sarana bagi kelas yang berkuasa untuk mempertahankan kedudukannya dengan mempunyai ideologinya sendiri yang diterima sebagai kepentingan semua kelas.
Marx berpendapat, konflik pada dasarnya muncul dalam upaya memperoleh akses terhadap kekuatan produksi, apabila ada control dari masyarakat konflik akan bisa dihapus. Artinya, bila kapitalisme digantikan dengan sosialisme, kelas-kelas akan terhapus dan pertentangan kelas akan terhenti.
Di pihak lain, Max Weber mengistilahkan konflik sebagai suatu sistem otoritas atau sistem kekuasaan. Kekuasaan cenderung menaruh kepercayaan kepada kekuatan, sedangkan otoritas adalah kekuasaan yang dilegitimasikan, yaitu kekuasaan yang mendapatkan pengakuan hukum. Menyangkut hal itu Dahrendorf mengatakan bahwa kekuasaan dan otoritas merupakan sumber-sumber yang menakutkan, karena mereka yang memegangnya memiliki kepentingan untuk mempertahankan status quo. Semakin besar derajat kemerosotan legitimasi politik penguasa, maka semakin besar kecenderungan timbulnya konflik antara kelas atas dan kelas bawah. Semakin karismatik pimpinan kelompok bawah, semakin besar kemampuan kelompok ini memobilisasi kekuatan dalam suatu sistem, maka semakin besar tekanan kepada penguasa lewat penciptaan suatu sistem undang-undang dan sistem administrasi pemerintahan. Semakin besar sistem perundang-undangan dan administrasi pemerintahan mendorong dan menciptakan kondisi terjadinya hubungan antara kelompok-kelompok sosial, kesenjangan hierarkis sosial, rendahnya mobilitas certikal, semakin cepat proses kemerosotan legitimasi politik penguasa, dan semakin besar kecenderungan terjadinya konflik antara kelas atas dan kelas bawah.
Dahrendorf tidak jauh-jauh dari pemikiran Weber yang mencoba memandang sisi lain dari Teori Fungsionalisme Struktural, pada mulanya masyarakat terdiri dari golongan berkuasa dengan otoritasnya dan golongan yang dikuasai, adanya integrasi bagian-bagiannya hanyalah sebuah paksaan. Di dalam masyarakat wewenang, posisi, peranan setiap individu berbeda-beda, keadaan tidak meratanya ini menimbulkan keadaan ada golongan atas dan bawah. Golongan atas mempertahankan status quo-nya, sedangkan golongan bawah selalu mengadakan gerakan-gerakan ke arah perubahan. Maka dari itu di sini konflik menuntun ke arah perubahan dan pembangunan masyarakat.
Georg Simmel melihat masyarakat terdiri atas reaksi jaringan antar orang, melihat konflik yang berada pada hubungan-hubungan berbagai bagian di dalam masyarakat yang berupa interaksi sehingga mengolah tindakan yang menggambarkan keadaan di mana konflik tersebut muncul karena sumber daya yang terbatas, pendistribusian yang tidak merata mengakibatkan unsur-unsur tidak dapat menikmati, mau untuk berkonflik.
Coser mengembangkan Teori Konflik dari Simmel dengan ia konsepsikan dalam sebuah sistem yang bersifat fungsional. Coser tidak mengesampingkan salah satu dari Teori Fungsionalisme Struktural dan Teori Konflik, dia mengakui kedua teori besar tersebut, baginya, susunan struktural masyarakat merupakan hasil persetujuan dan konsensus, namun juga dari proses konflik sosial menuju perubahan dan pembangunan. Bagi Coser, konflik yang terjadi di dalam masyarakat tidak semata-mata menunjukkan fungsi negatifnya saja, tetapi dapat pula menimbulkan dampak positif. Konflik bisa menguntungkan bagi sistem yang bersangkutan. Bagi Coser, konflik merupakan salah satu bentuk interaksi dan tak perlu diingkari keberadaannya. Seperti juga halnya dengan Georg Simmel, yang berpendapat bahwa konflik merupakan salah satu bentuk interaksi sosial yang dasar, dan proses konflik itu berhubungan dengan bentuk-bentuk alternative seperti kerja sama dalam pelbagai cara yang tak terhitung jumlahnya dan bersifat kompleks. Coser bermaksud menunjukkan bahwa konflik tidak harus merusakkan atau bersifat dusfungsional bagi sistem yang bersangkutan. Coser menggambarkan konflik sebagai perselisihan mengenai nilai-nilai atau tuntutan-tuntutan berkenaan dengan status, kekuasaan, dan sumber-sumber kekayaan yang persediannya tidak mencukupi dan tidak merata. Pihak-pihak yang sedang berselisih tidak hanya bermaksud untuk memperoleh barang yang diinginkan, tetapi juga memojokkan, merugikan, atau menghancurkan lawan mereka. Konflik bisa saja menyumbang banyak kepada kelestarian kelompok dan mempererat hubungan antara anggotanya.
Konflik merupakan cara atau alat untuk mempertahankan, mempersatukan dan bahkan mempertegas sistem sosial yang ada. Contoh yang paling jelas untuk memahami fungsi positif konflik adalah hal-hal yang menyangkut dinamika hubungan antara in-group (kelompok dalam) dengan out-grup (kelompok luar). Di internal kelompok, solidaritas dan integrasi semakin erat dan kuat apabila tingkat permusuhan atau konflik dengan kelompok-kelompok luar saingan mereka. Konflik juga menjadi pembatas antara dua kelompok ataupun lebih, di mana pembatas kelompok tersebut kuat saat integritas tinggi.
Setelah peningkatan solidaritas terjadi, maka akan menghantarkan suatu kelompok untuk membentuk suatu aliansi dengan mengejar tujuan yang sama untuk menjatuhkan kelompok-kelompok lainnya. Seperti kata pepatah “musuh dari musuhku adalah temanku”. Peningkatan solidaritas di dalam kelompok juga meningkatkan peran-peran anggota-anggotanya untuk menjadi aktif. Mereka yang semula hanya diam, mulai sadar bahwa kelompoknya harus diperjuangkan bersama, kesadaran akan dirinya sebagai anggota kelompok akan meningkat dan berperan aktif di dalamnya untuk memberikan kontribusi terhadap kelompoknya. Konflik juga bisa dijadikan sebagai sarana komunikasi. Isu-isu pun cepat tersebar di struktur-struktur kelompok ketika konflik ada di antara kelompok satu dengan yang lainnya semakin memanas. Coser juga berpendapat tentang katup penyelamat. Katup penyelamat di sini merupakan konflik yang terjadi di kelompok guna untuk memperkuat struktur-struktur kelompok. Jadi katup penyelamat merupakan sebuah sarana konflik guna mempertahankan stabilitas kelompok, bukan malah menghancurkannya.

Referensi:
Poloma, Margaret M. 2003. Sosiologi Kontemporer. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
Ritzer, George. 2002. Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.
Veeger, K. J. 1993. Realitas Sosial refleksi filsafat sosial atas hubungan individu – masyarakat dalam cakrawala sejarah sosiologi. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
Wirawan, I. B. 2013. Teori-Teori Sosial dalam Tiga Paradigma (Fakta Sosial, Definisi Sosial dan Perilaku Sosial). Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.

Emile-Durkheim

Gagasan – Gagasan Emile Durkheim

Solidaritas Mekanik dan Solidaritas Organik

Dalam bukunya De la Division du Travail Durkheim menerangkan latar belakang munculnya masyarakat modern yang pluralistis. Penerangannya bersifat khas sosiologis. Jenis masyarakat kuno dicirikhaskan oleh suatu “solidaritas mekanis”. Kata “mekanis” tidak dipakai dalam arti individualistis atau atomistis. Sebaliknya, kesadaran diri sebagai individu di jaman purba masih lemah, sedangkan kesadarn kolektif memerintah atas bagian terbesar kehidupan orang. Kepercayaan yang sama, perasaan yang sama, dan tingkah laku yang sama mempersatukan orang menjadi masyarakat. Apa yang dicela oleh yang satu, dicela yang lain juga. Apa yang dianggap baik oleh yang satu, dianggap begitu juga oleh yang lain. Kesatuan sosial ini disebut “mekanis”, karena anggotanya secara spontan cenderung kepada suatu pola hidup bersama yang sama. Perbedaan antara individu – individu dianggap tidak penting, sehingga tiap – tiap orang digantikan oleh orang lain. Perasaan bersatu antara mereka kuat, sebab mereka mempunyai sumber kesadaran kolektif yang satu dan yang sama biasanya disebut alam. Sumber itu dihayati sebagai dewa, totem, masyarakat sendiri, atau salah satu asas seperti misalnya, perpaduan yang timbul dari unsur – unsur yang berlawanan (Bakker, J. W. M., Rohani XXIV: 300). Tiadanya pembagian kerja atau fungsi – fungsi yang berbeda diakibatkan oleh peranan besar masyarakat, yang memukul ratakan dan menyeragamkan para anggotanya.

Masyarakat Modern disatukan oleh suatu “solidaritas organis”. Disini justru perbedaan antara anggota individual membuat mereka bermasyarakat. Mereka saling membutuhkan dan oleh karenanya menjadi bergantung satu kepada yang lain. Durkheim memakai istilah “organis” di bawah pengaruh organisisme, khususnya Sosiologi Comte yang agak kentara dalam dalam karangannya yang pertama. Sebagaimana organ – organ yang berlainan fungsinya menyokong dan menjamin seluruh kehidupan badan, demikian juga pandangan, perasaan, dan tindakan sosial yang berlainan menyangga masyarakat. Dalam masyarakat modern kebebasan individu dan toleransi terhadap keyakinan individual dan caranya masing – masing anggota mengatur hidupnya sendiri, menonjol. Bidang – bidang kehidupan yang dikuasai oleh kesadaran kolektif, makin menyempit. Masyarakat diandaikan tidak berhak untuk mencampuri urusan – urusan pribadi yang makin meluas.

Di samping luasnya, juga kuatnya pengaruh kesadaran kolektif atas individu berkurang dalam masyarakat pluralistis. Kalau semua orang menjadi sama dan diikat oleh solidaritas mekanis, tiap – tiap sikap atau tindak yang menyimpang dari pola umum, menimbulkan reaksi negatif masyarakat. Orang tidak senang melihat bahwa diantara mereka ada yang hendak memamerkan suatu posisi luar biasa. Lebih – lebih setiap pelanggaran hukum langsung dirasa oleh masyarakat sebagai ancaman terhadap eksistensinya, dan dibalas dengan hukuman berat. Kelakuan yang diharapkan dari tiap – tiap orang telah dirumuskan secara terperinci sampai dengan hal – hal kecil, dan diwajibkan. Kata Durkheim, “dalam masyarakat – masyarakat yang tingkat perkembangannya masih rendah, hampir seluruh tata hukum bersifat pidana dan tidak berubah. Umumnya hukum agama selalu bersifat menekan dan sesuai dengan hakikatnya tampak konservatif. Justru corak tak terubah hukum pidana membangkitkan perlawanan sentimen – sentimen kolektif yang berpautan dengan hukum itu” (Durkheim, E., 1933: 78).

Lain halnya dengan tipe masyarakat pluralistik, di mana reaksi – reaksi kolektif terhadap pelanggaran – pelanggaran menjadi lebih lemah. Orangnya merasa diri lebih bebas karenanya. Penghargaan baru terhadap kebebasan, bakat, prestasi, dan karir individual, itulah mendasari struktur masyarakat pluralistis. Penghargaan baru ini tidak timbul dengan sendirinya dalam individu, tetapi berasal dari masyarakat sendiri. Suatu pergesaran dalam tata nilai masyarakat kearah kepentinfan individu mendahului kesadaran individu baru, yang pada gilirannya menyebutkan diferensiasi sosial. Bukan pembagian kerja yang mendahului kebangkitan individu, melainkan sebaliknya perubahan dalam diri individu di bawah pengaruh proses – proses sosial mendahului pembagian kerja.

Dalam masyarakat kolektivistis kedudukan dan pekerjaan semua anggota ditentukan dan ditunjuk oleh kolektivitas, sehingga mereka menghayati dan mendefinisikan hidup mereka dengan memakai kategori – kategori sosial, seperti agam, keluarga, desa, suku bangsa, tentara dan sebagainya. Mereka tidak memutuskan atau membuat sesuatu hal di luar konteks sosial atau lepas dari itu. Bahkan mereka tidak dapat membayangkan suatu eksistensi yang individualistis.

Kesadaran baru, yang mendasari masyarakat modern, lebih berpangkal pada individu yang dilihat dari segi keunikannya yang tak tergantikan, yang menuntut bermacam – macam lapangan kerja yang sesuai dengan bakat dan preferensi masing – masing anggota. Tentu masyarakat individualistis juga tidak akan dapat bertahan sebagai masyarakat, kalau tidak ada kesadaran kolektif, tetapi kesadaran kolektif itu akan bercorak lebih abstrak dan universal. Nilai – nilai budaya, norma – norma, kewajiban – kewajiban, dan larangan – larangan akan dirumuskan sedemikian rupa, hingga mudah diterima dan dibatinkan oleh individu – individu yang berbeda – beda. Namun demikian, pengintegrasian akan merupakan masalah aktual yang lebih mendesak dalam masyarakat modern daripada dalam masyarakat tradisional.

Sehubungan dengan itu Durkheim berpendapat, bahwa demi pengintegrasian itu harus ada organisasi – organisasi profesi. Meskipun gagasan ini kurang mendapat tanggapan di kalangan Sosiologi, namun kenyataan membuktikan bahwa banyak orang menjadi anggota salah satu organisasi, dan melalui organisasi itu diikat dengan keseluruhan masyarakat.

Untuk mengukur besar kecilnya pengaruh kesadaran kolektif, Durkheim memakai tata hukum yang berlaku disuatu masyarakat, sebagai indeks. Masyarakat di mana solidaritas mekanis menonjol, dpat dikenal dari banyaknya hukum pidana. Setiap pelanggaran sosial dialami oleh masyarakat sebagai penghinaan terhadap kesadaran umum, yang perlu dibalas. Hukuman yang dijatuhkan atas diri orang yang melanggar tertib masyarakat, bermaksud untuk memulihkan hak dan wewenang masyarakat, dan menenangkan kembali perasaannya represif (repressive law). Masyarakat dengan solidaritas organis mempunyai banyak hukum perdata atau hukum restitutif (restitutive law). Hukum itu tidak dimaksudkan untuk menghukum atas nama masyarakat atau membalas dendan, melainkan untuk memulihkan atau melindungi hak – hak individual. Semakin banyak diferensiasi antara anggota masyarakat, semakin hukum perdata berkembang, sehingga perkembangannya menjadi penunjuk bagi besarnya solidaritas organis.

Akhirnya Durkheim bertanya, apa sebabnya masyarakat – masyarakat beralih dari tipe mekanis kepada tipe organis. Apakah perubahan itu disebabkan oleh variabel pertambahan penduduk? Apakah jumlah anggota yang makin besar memaksa mereka untuk mengadakan diferensiasi, seperti diajarkan Spencer? Mengingat bahwa Durkheim telah merumuskan gejala pembagian kerja sebagai manifestasi dan konsekuensi perubahan dalam nilai – nilai sosial, jadi sebagai gejala sosial, maka sesuai dengan patokan – patokan metoda sosiologi gejala itu harus diterangkan dengan gejala sosial lain. Pertambahan kuantitatif adalah kejadian alam saja, dan oleh karena itu tidak memadai bagi Sosiologi. Harus ada komponen lain, yang menjadikan pertumbuhan penduduk suatu kejadian sosial. Komponen lain itu ditemukan dalam “kepadatan moral” masyarakat. Dimaksudkan bahwa pertumbuhan penduduk disertai oleh pertambahan komunikasi dan interaksi para anggota. Makin besarlah jumlah orang yang menghadapi masalah yang sama, yaitu bagaimanakah terus hidup tanpa bunuh – membunuh, makin banyaklah gagasan yang dikemukakan. Demikianlah lahir gagasan masyarakat pluralistis, dimana antar hubungan diatur berdasarkan pembagian kerja serta undang – undang dan hukum perdata. Daripada menyingkirkan saja jumlah orang, supaya yang lain bisa hidup, seperti halnya binatang, lebih baik mengadakan kompromis dan pembagian yang memberi ruang hidup kepada jumlah yang lebih besar.

“Kepadatan moral” itulah suatu konsep yang tidak bercorak alami, melainkan budaya. Manusia sendiri membentuk masyarakat yang dikehendakinya. Kita tahu akan adanya masyarakat – masyarakat yang kendati kepadatan penduduk, tidak mengembangkan diferensiasi. Misalnya, bangsa Yunani telah memilih kolonialisme sebagai pemecahan masalah penduduk. Dengan kata lain, fakta kemauan manusia memainkan peranan yang menentukan. Itu sebabnya kausalitas dalam ilmu – ilmu sosial tidak bersifat deterministis. Hal yang sama dijelaskan secara lebih mendalam oleh Durkheim dalam studi berikut tentang “bunuh diri”. Uraian di atas menjelaskan bagaimana kita harus menafsirkan ciri constraint (sifat paksaan), yang oleh Durkheim disebut sebagai ciri khas fenomin sosial.

Bunuh Diri Adalah Gejala Sosial

Menurut Durkheim pluralisme dan pembagian kerja mengakibatkan melemahnya kesadaran kolektif. Kekangan atau paksaan masyarakat atas individu berkurang, dan individualisme timbul. Hal ini dapat membahayakan solidaritas organis yang merupakan syarat utama bagi kehidupan masyarakat modern. Situasi dapat muncul, dimana individu kehilangan pegangannya. Keadaan itu disebut “anomi” atau “normlessness”. Konsep ini akan memainkan peranan besar sekali dalam sosiologi Durkheim. Karena kehilangan pegangan, orangnya terbongkar akarnya. Maka dari itu masyarakat harus mengambil tindakan prefentif supaya tidak menjadi kacau balau. Bahwa tiap – tiap masyarakat modern berusaha keras untuk menanam nilai – nilai dan perasaan perasaan kolektif dalam batin orang. Harus ada hal – hal yang dianggap suci atau sakti oleh mayoritas, supaya masyarakat pluralistis dapat bertahan. Selain dari itu makin banyak peraturan, kewajiban, dan larangan yang diperlukan yang memungkinkan suatu kerja sama antara pihak – pihak yang mempunyai kepentingan yang berbeda.

Dalam studinya Le Suicide Durkheim bermaksud untuk menyelidiki sampai sejauh mana dan bagaimana individu – individu dalam masyarakat modern masih menjadi tergantung dan berada di bawah pengaruh masyarakat. Apakah mereka menentukan kelakuan mereka sendiri dengan lepas dari masyarakat? Ataukah harus dikatakan bahwa kelakuan orang selalu merupakan pengungkapan kekuatan – kekuatan sosial, dan mereka selalu bertindak di bawah kekangan dan pengaruh masyarakat? Dalam mencari jawaban atas pertanyaan ini, ia menyelidiki perbuatan yang nampaknya paling individualistis, yaitu bunuh diri atau mengakhiri hidupnya sendiri sebagai individu. Kalau dapat dibuktikan, bahwa bunuh diri adalah gejala sosial, kita harus menarik kesimpulan bahwa afortiori kelakuan lain bersifat sosial baik kelakuan yang bermoral, tertib dan sesuai dengan kewajiban, maupun dalam kelakuan yang kriminal, tidak tertib dan berupa kelalaian.

Setelah mendefinisikan istilah “bunuh diri” dengan agak luas, maka ia membenarkan bahwa perbuatan “ bunuh diri” ada kaitannya dengan tiga faktor, yaitu predisposisi psikologis tertentu, faktor keturunan, dan kecenderungan manusia untuk eniru orang lain. Namun ketiga faktor ini tidak memberikan penerangan yang memuaskan sebab menurut data statistik kasus – kasus “bunuh diri” tidak tersebar sama rata antara semua orang dan semua golongan, padahal ketiga faktor tadi tersebar secara sama rata. Misalnya, lebih banyak orang laki – laki membunuh diri daripada perempuan, lebih banyak orang Protestan daripada Khatolik, lebih banyak orang Khatolik daripada Yahudi, lebih banyak orang bujang daripada orang kawin, lebih banyak militer daripada sipil. Kita tidak dapat mengatakan, bahwa ketiga faktor tadi lebih sering ditemukan di kalangan laki – laki, orang Protestan, orang bujang atau militer. Malah menurut kenyataan lebih banyak orang Yahudi menderita gangguan psikis daripada orang Kristen, padahal prosentase kasusu bunuh diri paling kecil diantara mereka. maka Durkheim berkesimpulan, bahwa harus ada faktor lain yang berperan dalam menyebabkan fenomin bunuh diri, yaitu faktor sosial. Lalu ia merumuskan dang menguraikan tiga tipe bunuh diri, yaitu bunuh diri egoistis, bunuh diri altruistis, dan bunuh diri anomis (berkenaan dengan keadaan dimana orang yang bersangkutan kehilangan pegangan hidup).

Bunuh Diri Egoistis

Egoisme adalah sikap seseorang yang tidak berintegrasi dengan grupnya, yaitu keluarganya, kelompok rekan – rekan, kumpulan agama dan sebagainya. Hidupnya tidak terbuka kepada orang lain. Ia terutama memikirkan dan mengusahakan kebutuhannya sendiri, sedang tidak memperhatikan kebutuhan orang lain atau masyarakat. Ia tidak mempunyai tujuan dalam hidup selain kepentingannya sendiri. Apabila orang itu mengalami krisis, ia tidak akan menerima bantuan moral dari grupnya, sebab ia sendirian, tanpa relasi, berada di luar grupnya, keadaan tersudut ini yang disebabkan oleh egoisme yang berlebihan dapat mengeakibatkan bahwa yang bersangkutan membunuh diri. Bahwa waktu revolusi atau perang angka kasus bunuh diri menurun. Hal ini disebabkan waktu itu solidaritas, kekompakan grup, dan integrasi anggotanya bertambah besar.

Bunuh Diri Altruistis

Kalau bunuh diri egoistis disebabkan oleh relasi negatif dengan masyarakat atau kelompok, bunuh diri altruistis adalah kebalikannya. Ini yang bersangkutan sedemikian menyatukan diri dengan nilai – nilai grupnya dan sedemikian berintegrasi, hingga diluar itu ia tidak mempunyai identitas. Pengintegrasian yang menyangkut seluruh hidup seseorang, memandang hidup diluar grup atau dalam pertentangan dengan grup sebagai tidak berharga. Maka kalu etiknya grup menuntut agar ia merelakan nyawanya demi suatu keyakinan atau kepentingan bersama, ia akan cenderung untuk menyesuaikan diri dengan tuntutan itu. Sebagai contoh selalu disebut kebiasaan kuno dikalangan beberapa suku bangsa di India, di mana janda membiarkan diri dibakar bersama dengan jenazah suaminya. Dilaporkan, bahwa mereka malah menentang pihak yang mau mencegah terjadinya hal itu. Ini contoh identifikasi diri secara menyeluruh dengan nilai – nilai keperayaan dan kode kehormatan yang berlaku di dalam grup. Orang yang lebih suka mati syahid daripada menyangkal agamanya, adalah contoh yang serupa. Dikalangan tentara juga perwira dan prajurit dibina supaya berani mati gugur demi nusa dan bangsa. Barangkali kata “bunuh diri” kita anggap kurang tepat kejadian – kejadian ini, tetapi Durkheim dengan sengaja memakai kata itu, sebab kematian orang – orangnya diakibatkan oleh sikap mental dan moral orang yang bersangkutan sendiri. Seandainya ia bermaksud menyelamatkan nyawanya ia hanya perlu melepaskan prinsip dan ikatan kesetiaannya pada grup.

Kejadian – kejadian tersebut diatas membawa Durkheim kepada teorinya, bahwa makin besar pengintegrasian seseorang dengan grupnya, makin besar pula kecenderungannya ke arah bunuh diri dan makin tinggi prosentase kasus bunuh diri. Untuk membuktikan teori ini Durkheim mencari data mengenai grup – grup terkenal karena integrasi para anggotanya. Kalau benar, bahwa pengintegrasian yang lebih besar membuat hidup seorang diluar grupnya kurang berharga, maka prosentase kejadian bunuh diri mesti menjadi lebih tinggi di grup itu daripada di gurp – grup lain. Dimana besarnya integrasi tidak begitu tinggi. Kalau seorang anggota, yang berintegrasi kuat dengan grupnya, mengalami suatu hal yang membuat hidupnya dengan hormat tidak mungkin lagi tidak di dalam grup, ia akan lebih cenderung untuk mengakhirinya. Grup semacam itu adalah tentara. Disini esprit de corps kuat. Orang belajar untuk mengemudiankan kepentingan pribadi demi keselamatan keseluruhan. Ternyata dari data statistik yang dikumpulkan dari semua negara Eropa, bahwa laju bunuh diri dikalangan angkatan bersenjata lebih tinggi daripada dikalangan sipil. Sebetulnya data ini belum membuktikan, bahwa tingkat integrasi yang tinggi menyebabkan bunuh diri itu. Kita dapat membayangkan bahwa lebih banyak orang militer membunuh diri daripada orang sipil, karena hidup mereka lebih susah. Ini faktor psikologis. Tetapi Durkheim menanggapi asumsi ini dengan mengatakan, bahwa justru lebih banyak perwira yang hidupnya lebih enak, membunuh diri daripada prajurit. Jadi faktor “hidup susah” tidak dapat dipakai. Faktor sosial yang kemudian dikemukakan ialah bahwa perwira – perwira lebih berintegrasi dengan kesatuan militer mereka. dalam konteks – konteks yang sama Durkheim menunjuk pada data statistik, bahwa makin lama seorang menjadi anggota militer, makin besar kemungkinan statistis ia akan membunuh diri. Begitu juga kemungkinan bunuh diri bagi tentara profesional lebih besar daripada bagi orang yang hanya kena wajib militer untuk sementara waktu, dan juga lebih besar bagi orang yang mendaftarkan diri kembali daripada mereka yang mendaftarkan diri untuk pertama kali. Orang yang lebih berintegrasi, lebih condong kepada bunuh diri. Kalau keselamatan atau kehormatan grup menuntut bahwa mereka mengorbankan diri, mereka tidak mempunyai jalan lain. Mereka telah menjadi satu dengan grup mereka. barangkali agak sukar bagi kita yang bukan militer untuk mengerti kenapa di medan pertempuran ada pahlawan yang menutup granat dengan badannya untuk menyelamatkan teman – teman.

Bunuh Diri Akibat Anomi

Anomi (kekaburan norma, tanpa norma) adalah keadaan moral, di mana orang yang bersangkutan kehilangan cita – cita, tujuan, dan norma dalam hidupnya. Nilai – nilai yang semula memberi motivasi dan arah kepada perilakunya, tidak berpengaruh lagi. Berbagai kejadian dapat menyebabkan keadaan itu. Musibah yang menimpa orang, hingga semuanya yang pernah menyemangati dan menertibkan dia, musnah, dapat mengakibatkan suatu perubahan radikal. Misalnya, orang yang seluruh tenaga hidupnya dikerahkan untuk kesejahteraan keluarganya atau keberhasilan dalam karirnya atau pengumpulan harta, lalu menderita musibah, tidak hanya akan mengalami krisis emosional berupa tekanan batin (gejala psikis), tetapi krisis nilai – nilai juga. Nilai – nilai seperti “kesetiaan”, “tanggung jawab”, “kerja keras”, “kejujuran”, “prestasi”, dan seterusnya berhenti merangsang dan mengekang dia. Tidak hanya musibah saja yang dapat menyebabkan anomi, tetapi keuntungan besar atau tercapainya cita – cita dapat membawa efek yang sama. Satu kali orang memperoleh hal yang di dambakannya seperti misalnya gelar atau jabatan, lalu ia menjadi lain dari dahulu. Orang yang dikenal karena hidup sederhana dan hemat, bekerja keras dan berdisiplin, penuh inisiatif dan kreativitas, dan puas dengan semuanya itu, dengan tiba – tiba dapat goyah, apabila ia menjadi kaya atau mencapai apa yang diharapkannya. Nilai – nilai dan tujuan – tujuan lama nampaknya tidak relevan lagi dan tidak “memaksa” lagi. Kita dapat menyaksikan anomi itu pada orang yang dibebastugaskan. Mereka gelisah, kecuali kala mereka mempunyai sumber nilai – nilai yang mampu memberi arti dan arah kepada hidup.

Keadaan anomi dapat melanda seluruh masyarakat juga waktu terjadinya perubahan sosial yang terlalau cepat. Nilai – nilai tradisional yang pernah mempersatukan dan membina rakyat di bawah naungan pimpinan feodal, dirasa tidak cocok lagi di zaman yang bercorak lebih individualistis, di mana tiap – tiap orang harus memperjuangkan nasibnya sendiri dan orang dinilai menurut bakat dan prestasi individual mereka. nilai – nilai lama akan kurang disokong lagi oleh masyarakat, padahal nilai – nilai baru belum jelas atau belum dibatinkan. Misalnya, nilai – nilai seperti tepat guna (efficiency), ketelirian, dan tertib kerja, yang tidak terlalu mendesak di suatu masyarakat agraris, tidak langsung akan dapat dihayati, kala masyarakat dalam waktu singkat beralih ke bentuk industrial dan birokratis. Nilai – nilai baru itu belum mendarah daging, sedangkan nilai – nilai lama seperti kesabaran, kerukunan, ketergantungan dan family, pemeliharaan relasi – relasi pribadi yang baik dan sebagainya mulai digeserkan dan dianggap tidak terlalu penting lagi. Suatu masyarakat yang menjarak dari masa lampau dan mengutamakan masa depan, akan memperlihatkan gejala anomi seperti antara lain kriminlitas dan kenakalan remaja.

Menurut data statistik prosentase kejadian bunuh diri lebih tinggi antara rang yang kehilangan teman hidup atau anak mereka. memang perkawinan dan keluarga harus kita lihat sebagai sarana penertib yang ampuh, yang membantu orang yang bersangkutan untuk bekerja dengan tertib dan tekun, hidup teratur, dan menentang egoisme. Orangnya merasa diri diikat oleh norma – norma dan tujuan – tujuan tertentu dan ikatan itu membantu dia untuk mengatasi kelemahan moral pribadi. “Sifat memaksa”, yang menandai tiap – tiap lembaga kemasyarakatan, amat menonjol pada perkawinan dan keluarga. Maka apabila perkawinan itu diakhiri dengan tiba – tiba, suatu “vakum sosial” dapat muncul, di mana orangnya merasa diri tidak berdaya lagi. Boleh dikata, bahwa masyarakat mungkin atau mengundurkan diri dari dia. Kekosongan itu dapat mengakibatkan kebingungan, ketidakterarahan, demoralisasi, dan juga bunuh diri. Di sini tampak keunggulan agama yang memberi kepada individu nilai – nilai dan norma – orma yang tidak semata – mata tergantung dari suatu kehidupan berjasad di dunia ini atau yang bersifat sementara atau nasional saja. Agama mengajar orang untuk menghayati hidup mereka dalam cakrawala yang lebih luas. Sekalipun orang mengalami perubahan situasi atau iklim budaya, ia tetap akan menimba semangat dan motivasi dari keyaknian dan norma – norma terligius yang sama. Itu keuntungan agama yang tidak mengidentifisir diri dengan salah satu bentuk kebudayaan patrikuler, tetapi bercorak universal dan nontemporer. Maka suatu pemerintahan harus selalu berhati – hati seandainya bermaksud mengubah corak agama itu, hingga menjadi partikuler atau fungsional bagi suatu zaman atau situasi politik tertentu.

Durkheim menyelidiki lebih lanjut atas cara yang lebih mendalam akibat dari status kawin. Ia menemukan bahwa selisih laju membunuh diri antara orang kawin dengan orang tidak kawin berlainan di negara – negara. Ada negara di mana perbedaan itu besar dan ada negara lain di mana perbedaan itu amat kecil, apa sebabnya di negara yang satu perkawinan menyelamatkan orang terhadap bahaya bunuh diri, sedang di negara lain tidak demikian? Ia menentukan, bahwa hal itu ada hubungannya dengan undang – undang perkawinan yang berlaku di negara itu. Di mana perceraian agak mudah, di situ perbedaan dalam laju bunuh diri antara orang kawin dengan orang tidak kawin, menurun menjadi tipis. Dengan kata lain, di masyarakat – masyarakat di mana orang dapat bercerai dengan agak mudah status kawin tidak terlalu mengekang dan orangnya tidak mendapat banyak pertolongan dari status mereka. Di situ perkawiinan tidak merupakan faktor yang berarti, yang memainkan peranan dalam mengatasi kesulitan. Maka dapat dimengerti bahwa data statistik tidak menunjukkan perbedaan. Di mana perceraian sukar atau tidak diizinkan sama sekali, perkawinan rupanya memberi perlindungan yang amat besar terhadap bahaya bunuh diri. Durkheim menarik kesimpulan bahwa kemungkinan bercerai merusak sifat regulatif perkawinan. Kalau orang dapat memperoleh akte cerai dengan mudah, orang yang mengalami kesulitan keluarga, selalu memperhitungkan kemungkinan untuk mengakhiri perkawinan mereka, dan mencari pemecahan di luar. Tetapi kalau perceraian tidak mungkin, mereka akan dikekang dan dipaksa oleh peraturan yang berlaku. Merkea entah menerima saja pembatasan – pembatasan berkenaan dengan perkawinan dan berusaha untuk menyelesaikan kesulitan intern mereka, atau mereka tidak mampu dan mengambil tindakan nekat. Namun prosentasi kategori orang yang terakhir ini akan lebih kecil.

Dalam studi Suicide keintegrasian orang ke dalam masyarakat atau kelompok itulah fakta sosial yang menerangkan fakta sosial lain, yaitu bunuh diri. Keintegrasian itu dipandang seperti suatu “benda” atau faktor. Begitu juga halnya dengan disintegrasi. Disintegrasi dimengerti oleh Durkheim sebagai keadaan di mana orangnya tidak ikut serta dalam menghayati dan mengamalkan nilai – nilai masyarakat atau kelompok, sehingga ikatannya melemah. Disintegrasi itu dapat membawa efek fatal bagi individu. Faktor – faktor psikologi dan herediter hanya kondisi – kondisi saja. Menurut Durkheim, kalau keadaan psikis seseorang agak goyah, dan ia mengalami gangguan emosional, maka masyarakatlah seakan – akan melepaskan dorongan dalam diri individu untuk membunuh diri. Masyarakatlah yang seakan – akan mengambil tindakan pembalasan.

Juga bunuh diri egoistis disebabkan karena orangnya tidak mengambil bagian dalam keuntungan hidup bersama sebagai masyarakat atau kelompok. Orangnya menjauhkan diri dari kebersamaan sebagai umat agama atau keluarga, yang justru berfungsi untuk melengkapi kekurangan – kekurangan individual dan menguatkan individu. Sehubungan dengan bunuh diri akibat anomi Durkheim berpendapat, bahwa manusia tidak dapat bertahan dengan tiadanya apa yang oleh Sumner disebut folkways.

 

DAFTAR PUSTAKA

Campbell, Tom. 1994. Tujuh Teori Sosial. Diterjemahkan oleh: F. Budi Hardiman. Yogyakarta: Kanisius.

Ritzer, George & Douglas J. Goodman. 2004. Teori Sosiologi Dari Teori Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Postmodern. Diterjemahkan oleh: Nurhadi. Yogyakarta: Kreasi Wacana.

Soekanto, Soerjono. 1985. Emile Durkheim Aturan – aturan Metode Sosiologis. Jakarta: CV. Rajawali.

Soekanto, Soerjono. 2012. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: Rajawali Pers.

Usman, Sunyoto. 2012. Sosiologi Sejarah, Teori, dan Metodologi. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.

Veeger. K. J. 1993. Realitas Sosial refleksi filsafat sosial atas hubungan individu – masyarakat dalam cakrawala sejarah sosiologi. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

 

Max_Weber

Gagasan – Gagasan Max Weber

Tindakan Sosial
Max Weber seorang sosiolog berkebangsaan Jerman yang lahir di kota Erfurt pada 21 April 1864 sebagai anak tertua dari tujuh bersaudara. Selain sosiolog beliau juga seorang ahli budaya, ahli politik, ahli hokum, bahkan ahli ekonomi. Max Weber berasal dari keluarga yang terbiasa dengan kebudayaan borjuis dan juga termasuk orang protestan kelas menengah atas. Ayah beliau adalah seorang politisi Jerman dan ibunya adalah seorang penganut agamanya yang saleh, kedua watak yang berbeda dari ayah dan ibunya ini yang membuat Max Weber merasakan konflik batin selama hampir seluruh kehidupan dewasanya.
Ketika masih kecil Weber adalah seorang yang pemalu dan sering sakit-sakitan, namun dia sangat jenius pemikirannya berbeda dengan anak seusianya,dia senang membaca dan menulis sesuatu secara ilmiah ketika dia remaja. Pada usia 18 tahun Weber mulai mempelajari hokum di Universitas Heidelberg, namun studinya terganggu karena tugas militer di Strasbourg selama satu tahun, kemudian akhirya dia meneruskan studinya di Berlin dan pada tahun 1899 dia menyelesaikan tesis doktoralnya, di tahun 1893 dia menikah dengan seorang wanita bernama Marianne Schnitzer, dan di tahun 1894 dia mendapat kedudukan sebagai professor di Universitas Freiburg 2 tahun kemudian dia kembali ke Universitas Heidelberg sebagai professor ekonomi.
Bagi Weber, sosiologi adalah suatu ilmu yang berkutat tindakan-tindakan sosial dengan menguraikannya dengan menerangkan sebab-sebab tindakan tersebut. Tindakan sosial adalah semua tindakan manusia dimana seseorang atau pun beberapa orang yang terlihat di dalamnya memberi arti subyektif pada tindakan tersebut. Tindakan tersebut itu bisa bersifat internal dan eksternal ataupun aktif maupun pasif. Yang menjadi inti dari sosiologi Weber bukanlah bentuk-bentuk substansial dari kehidupan masyarakat maupun nilai yang obyektif dari tindakan, melainkan semata-mata arti yang nyata dari tindakan perseorangan yang timbul dari alasan-alasan subyektif. Adanya kemungkinan untuk memahami tindakan orang seorang inilah yang membedakan sosioligi dari ilmu pengetahuan alam, yang menerangkan peristiwa-peristiwa tetapi tidak pernah dapat memahami perbuatan obyek-obyek. Pokok penyelidikan Weber adalah tindakan orang seorang dan alasan-alasannya yang bersifat subyektif, dan itulah disebutnya dengan Verstehende Sociologie. Dengan kata lain Verstehende adalah suatu metode pendekatan yang berusaha untuk mengerti makna yang mendasari dan mengitari peristiwa sosial dan historis. Pendekatan ini bertolak dari gagasan bahwa tiap situasi sosial didukung oleh jaringan makna yang di buat oleh para aktor yang terlibat di dalamnya. Tindakan Sosial yang dimaksudkan Weber dapat berupa tindakan yang nyata-nyata diarahkan kepada orang lain. Juga dapat berupa tindakan yang bersifat ”membatin” atau bersifat Subyektif yang mungkin terjadi karena pengaruh positif terhadap situasi terentu, atau merupakan pengulangan dengan sengaja sebagi akibat dari pengaruh situasi yang serupa. Atau berupa persetujuan secara pasif dalam situasi tertentu. Bertolak dari konsep dasar tentang ”tindakan sosial dan antara hubungan sosial” itu. Weber mengemukakan ada lima ciri pokok yang menjadi sasaran penelitian sosiologi:
1. Tindakan manusia, yang menurut si aktor mengandung makna yang subyektif. Ini meliputi tindakan nyata,
2. Tindakan nyata yang bersifat membatin sepenuhnya dan bersifat membatin dan bersifat subyektif,
3. Tindakan yang meliputi pengaruh positif dari suatu istuasi, tindakan yang sengaja diulang serta tindakan dalam bentuk persetujuan secara diam-diam,
4. Tindakan itu diarahkan kepada seseorang atau kepada individu,
5. Tindakan itu memperhatikan tindakan orang lain dan terarah kepada orang lain itu.
Weber membedakan tindakan sosial manusia ke dalam empat tipe yaitu:
1. Tindakan rasionalitas instrumental (Zwerk Rational)
Tindakan ini merupakan suatu tindakan sosial yang dilakukan seseorang didasarkan atas pertimbangan dan pilihan sadar yang berhubungan dengan tujuan tindakan itu dan ketersediaan alat yang dipergunakan untuk mencapainya. Contohnya : Seorang siswa yang sering terlambat dikarenakan tidak memiliki alat transportasi, akhirnya ia membeli sepeda motor agar ia datang kesekolah lebih awal dan tidak terlambat. Tindakan ini telah dipertimbangkan dengan matang agar ia mencapai tujuan tertentu. Dengan perkataan lain menilai dan menentukan tujuan itu dan bisa saja tindakan itu dijadikan sebagai cara untuk mencapai tujuan lain.
2. Tindakan rasionalitas nilai (Wert Rational)
Sedangkan tindakan rasional nilai memiliki sifat bahwa alat-alat yang ada hanya merupakan pertimbangan dan perhitungan yang sadar, sementara tujuan-tujuannya sudah ada di dalam hubungannya dengan nilai-nilai individu yang bersifat absolut. Contoh : perilaku beribadah atau seseorang mendahulukan orang yang lebih tua ketika antri sembako. Artinya, tindakan sosial ini telah dipertimbangkan terlebih dahulu karena mendahulukan nilai-nilai sosial maupun nilai agama yang ia miliki.
3. Tindakan afektif / Tindakan yang dipengaruhi emosi (Affectual Action)
Tipe tindakan sosial ini lebih didominasi perasaan atau emosi tanpa refleksi intelektual atau perencanaan sadar.Tindakan afektif sifatnya spontan, tidak rasional, dan merupakan ekspresi emosional dari individu. Contohnya: hubungan kasih sayang antara dua remaja yang sedang jatuh cinta atau sedang dimabuk asmara.Tindakan ini biasanya terjadi atas rangsangan dari luar yang bersifat otomatis sehingga bias berarti.
4. Tindakan tradisional/Tindakan karena kebiasaan (Traditional Action)
Dalam tindakan jenis ini, seseorang memperlihatkan perilaku tertentu karena kebiasaan yang diperoleh dari nenek moyang, tanpa refleksi yang sadar atau perencanaan. Tindakan pulang kampung disaat lebaran atau Idul Fitri.
Stratifikasi Sosial
Stratifikasi sosial, secara harfiah berasal dari bahasa latin stratum (tingkatan) dan socius (teman atau masyarakat). Stratifikasi sosial menempatkan seorang individu/kelompok pada kelas-kelas sosial sosial yang berbeda-beda secara hierarki dan memberikan hak serta kewajiban yang berbeda-beda pula antara individu pada suatu lapisan sosial lainnya. Stratifikasi sosial muncul karena adanya sesuatu yang dianggap berharga dalam masyarakat.
Max Weber, stratifikasi sosial adalah penggolongan orang-orang yang termasuk dalam suatu sistem sosial tertentu ke dalam lapisan-lapisan hierarkis menurut dimensi kekuasaan, privilese, dan prestise. Atau juga pengetahuan orang-orang secara hirarkis sistem pengetahuan masyarakat secara hirarkis merupakan sesuatu yang sangat mendasar bagi Weber
Ada 4 pokok stratifikasi yang berbeda:
1. Weber setuju dengan pemikiran Karl Marx bahwa masyarakat menjadi 2, yaitu yang dibagi menurut alat produksinya. Kemudian pendapat mark diperluas oleh Weber bukan hanya dengan peralatan produksi juga di kaitkan dengan benda ekonomi atau kekayaan. Weber juga mengaku pentingnya stratifikasi sosial sebagai dasar yang fundamental untuk kelas dan para anggota dari kelas yang sama ini akan memiliki kesadaran kelas (posisi ekonomi),
2. Orang yang dapat di golongkan dalam stratifikasi sosial berdasarkan kehormatan atau prestise yang kemudian dapat disamakan dengan daya hidup (kehormatan),
3. Kekuasan politik, kekuasan kemampuan untuk memaksakan kehendak meskipun mendapat tentangan dari orang lain,
4. Ukuran ilmu pengetahuan, Ukuran ilmu pengetahuan sering dipakai oleh anggota-anggota masyarakat yang menghargai ilmu pengetahuan. Seseorang yang paling menguasai ilmu pengetahuan akan menempati lapisan tinggi dalam sistem pelapisan sosial masyarakat yang bersangkutan. Penguasaan ilmu pengetahuan ini biasanya terdapat dalam gelar-gelar akademik (kesarjanaan), atau profesi yang disandang oleh seseorang, misalnya dokter, insinyur, doktorandus, doktor ataupun gelar profesional seperti profesor. Namun sering timbul akibat-akibat negatif dari kondisi ini jika gelar-gelar yang disandang tersebut lebih dinilai tinggi daripada ilmu yang dikuasainya, sehingga banyak orang yang berusaha dengan cara-cara yang tidak benar untuk memperoleh gelar kesarjanaan, misalnya dengan membeli skripsi, menyuap, ijazah palsu dan seterusnya.

• Dampak positif
Pelapisan sosial merupakan hal yang tidak dapat diabaikan. Pelapisan sosial memberikan dampak positif jika dilakukan untuk mencapai tujuan bersama, dengan adanya pelapisan sosial mayarakat dalam satu organisasi dituntut untuk dapat menjalankan kewajiban dan mendapatkan hak mereka. Dengan system pelapisan sosial ini, maka akan terjalin kerja sama yang bersifat mutualisme.
• Dampak negatif
Pelapisan sosial bagi sebagian kalangan merupakan dampak negative. Terjadinya kesenjangan sosial antar kalangan dalam masyarakat merupakan bukti kongkrit bahwa pelapisan sosial memberikan dampak buruk. Ideology seperti inilah yang membuat terjadinya banyak keributan dan permasalahan yang berasal dari sikap kesenjangan sosial. Kalangan kelas atas yang memandang rendah kalangan bawah semakin memperparah situasi, masyarakat bawah yang tidak menerima dirinya berada di bawah merasa cemburu kepada orang lain yang berada di atas. Akibatnya, terjadilah tindakan-tindakan kriminal. Sikap saling tidak menghargai orang lain seperti itu dapat menimbulkan perpecahan dalam masyarakat.
Tipe Otoritas dan Bentuk Organisasi Sosial
Hubungan sosial dalam tipe keteraturan menujukkan keanekaragaman yang berbeda-beda. Weber mengidentifikasikan beberapa tipe yang berbeda, sehingga muncul organisasi dalam suatu struktur otoritas yang mapan, artinya suatu struktur dimana individu-individu diangkat, bertanggung jawab untuk mendukung keteraturan sosial. Kalau hubungan itu bersifat asosiatif (rasional) dan bukan komunal (emosional), meliputi sifat administratif, maka hubungan itu menunjukkan pada “Organisasi yang Berbadan Hukum”.
Namun bagi Weber yang utama adalah pada landasan keteraturan sosial yang absah. Artinya bahwa keteraturan sosial dan pola-pola dominasi yang berhubungan dengan itu diterima sebagai yang benar, baik oleh mereka yang tunduk pada suatu dominasi maupun mereka yang dominan. Weber mengidentifikasikan 3 dasar legitimasi yang utama dalam hubungan otoritas, ketiganya dibuat berdasarkan tipologi tindakan sosial. Masing-masing tipe berhubungan dengan tipe struktur adminstratifnya sendiri dan dinamika sosialnya sendiri yang khusus. Tipe-tipe itu adalah :
1. Otoritas Tradisional
Tipe ini berlandaskan pada kepercayaan yang mapan pada tradisi yang sudah ada. Hubungan antar tokoh pemilik otoritas dengan bawahannya adalah pribadi. Weber membedakan 3 otoritas tradisional yaitu ; gerontokrasi, patriakalisme, dan patrimodialisme. Pengawasan dalam gerontokrasi berada pada tangan orang-orang tua dalam suatu kelompok, dalam patriarkalisme ada pada satuan kekerabatan individu tertentu pewaris, dan dalam sistem otoritas patrimodial pengawasan oleh staf administrasi yang ada hubungan pribadi dengan pemimipinnya.
2. Otoritas Karismatik
Otoritas ini didasarkan pada mutu luar biasa yang dimiliki pemimpin sebagai pribadi. Menurut Weber, istilah ‘kharisma’ akan diterapkan pada mutu tertentu yang terdapat pada kepribadian seorang, yang berbeda dengan orang biasa yang dianugerahi kelebihan. Kepatuhan para pengikut tergantung pada identifikasi emosional pemimpin itu sebagai pribadi. Orientasi kepemimpinan kharismatik biasanya menantang status-quo kebalikan dari kepemimpinan tradisional.
3. Otoritas Legal – Rasional
Otoritas yag didasarkan pada komitmen terhadap seperangkat aturan yang diundangkan secara resmi dan diatur secara impersonal. Tipe ini erat kaitannya dengan rasionalitas instrumental. Jiadi, peraturan berhubungan dengan posisi baik sebagai atasan atau bawahan.
Otoritas legal-rasional diwujudkan dalam organisasi birokratis. Analisa Weber yang sangat terkenal mengenai birokratis adalah membandingkan birokrasi dalam bentuk-bentuk administrasi tradisional kuno yang didasarkan pada keluarga dan hubungan pribadi. Weber melihat birokrasi sebagai suatu bentuk organisasi yang paling efisien, sistematis, dan dapat diramalkan. Dalam masyarakatnya sendiri, yang dikuasai ketika sedang berada dibawah birokrasi militer dan birokrasi politik Prusia, ketika melihat perkembangan administrasi industri dan administrasi politik nasional di negara-negara Barat lainnya, ia mendapat kesan bahwa perkembangan dunia modern ditandai oleh semakin besarnya pengaruh birokrasi.
Salah satu alasan pokok mengapa bentuk organisasi birokratis itu memiliki efisiensi adalah karena organisasi itu memiliki cara yang secara sistematis menghubungkan kepentingan individu dengan tenaga pendorong dengan pelaksana fungsi-fungsi organisasi. Ini dilihat dari dari pelaksanaan fungsi organisasi yang secara khusus menjadi kegiatan yang utama bagi pekerjaan pegawai birokrasi.
Dalam mengembangkan dan meningkatkan bentuk organisasi birokratis, orang orang membangun bagi dirinya suatu “Kandang Besi” dimana pada suatu saat mereka sadar bahwa mereka tidak bisa keluar lagi dari situ. Proses ini tidak hanya ada pada masyarakat kapitalis tetapi juga masyarakat sosialis. Menurut Weber bahwa kelak akan muncul seorang pemimpin karismatik yang akan membuat dobrakan dari cengkraman mesin birokratis yang tanpa jiwa itu dan tidak memberi tempat kepada perasaan dan cita-cita manusia.
Etika Protestan dan Semangat Kapitalisme
Analisa Weber dalam bukunya ‘The Protestant Ethic and The Semangat of Capitalism” memiliki pengaruh ide – ide yang bersifat independen dalam perubahan sejarah. Weber hidup di Eropa Barat yang sedang menjurus ke arah pertumbuhan kapitalisme modern. Hal ini yang mendorongnya untuk mencari sebab hubungan antara tingkah laku agama dan ekonomi, terutama di masyarakat Eropa Barat yang mayoritas beragama Protestan.
Adapun karakteristik dari sifat Semangat Kapitalisme Modern menurut Weber, yaitu:
1. Adanya usaha – usaha ekonomi yang diorganisir dan dikelola secara rasional diatas landasan-landasan dan prinsip-prinsip ilmu pengetahuan dan berkembangnya pemilikan atau kekayaan pribadi.
2. Berkembangnya produksi untuk pasar.
3. Produksi untuk massa dan melalui massa.
4. Produksi untuk uang.
5. Adanya Anthusiasme, etos dan efisiensi yang maksimal uang menuntut.
Bahwa kapitalisme modern merupakan bersumber didalam agama Protestan, yang hal ini merupakanWirischaflsethik. Semangat kapitalisme modern adalah Protestanisme yaitu merupakan aturan-aturan agama protestan tentang watak dan perilaku penganut-penganutnya didalam kehidupan sehari-hari.
Weber menunjukkan bahwa semangat protestan didalam etika praktis sehari-hari. Menurut Weber etika protestan mewujudkan diri sebagai suatu pengertian tertentu tentang Tuhan, dimana Tuhan dianggap sebagai Yang Maha Esa, Maha Pencipta, dan Penguasa Dunia. Akibat konsepsi mengenai Tuhan tersebut, maka penganut agama protestan menganggap kesenangan adalah merupakan sesuatu yang tidak baik, sebaliknya untuk mengagungkan Tuhan orang harus berhemat.
Inti dari semangat kapitalisme modern adalah menganggap bahwa bekerja keras adalah merupakan calling atau suatu panggilan suci bagi kehidupan manusia. Semangat protestan juga menganut paham bahwa membuat atau mencari uang dengan jujur merupakan aktivitas yang tidak berdosa. Itulah pembuktian pertama secara analitis dari Weber tentang hubungan antara semangat kapitalisme modern identik dengan semangat protestan, bahwa agama berpengaruh pada faktor ekonomi.
Pembuktian kedua ditunjukkan Weber bahwa sejak zaman reformasi, negara-negara yang menganut agama protestan sebagai mayoritas adalah negara-negara yang lebih maju ekonominya.
Pembuktian ketiga Weber ditunjukkan bahwa di Jerman, penduduknya yang menganut agama protestan secara ekonomi lebih kaya dibanding dengan penganut agama non protestan.
Demikian Weber secara bertahap menunjukkan bahwa setiap sekte dalam protestan itu nyatanya memiliki kecenderungan yang sama dalam menunjang kehadiran Kapitalisme Modern, sehingga dengan demikian ia memperkuat pendapatnya dengan menstudi semua penganut Protestan di negara-negara Jerman, Inggris, Belanda, Amerika, dan lain-lain sebagaimana ajaran agama itu mendorong kehadiran kapitalisme.

DAFTAR PUSTAKA
Andreski. Stanislav. 1989. Max Weber: Kapitalisme, Birokrasi dan Agama. Diterjemahkan oleh: Hartono Hadikusumo. Yogyakarta: Tiara Wacana.

Campbell, Tom. 1994. Tujuh Teori Sosial. Diterjemahkan oleh: F. Budi Hardiman. Yogyakarta: Kanisius.

Johnson, Doyle Paul., 1994. Teori Sosiologi Klasik dan Modern I. Jakarta: Gramedia.

Ritzer, George & Douglas J. Goodman. 2004. Teori Sosiologi Dari Teori Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Postmodern. Diterjemahkan oleh: Nurhadi. Yogyakarta: Kreasi Wacana.

Soekanto, Soerjono. 2002. Sosiologi Suatu Pengantar, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Veeger, K.J. 1986. Realitas Sosial. Refleksi Filsafat Sosial atas Hubungan Individu-Masyarakat dalam Cakrawala Sejarah Sosiologi. Jakarta: Gramedia.

Weber, Max. 2006. Etika Protestan & Spirit Kapitalisme. Diterjemahkan oleh: T. W. Utomo & Yusup Priya Sudiarja. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

garuda02-1680x10501

“MENGENAL FILSAFAT PANCASILA PENDEKATAN MELALUI SEJARAH DAN PELAKSANAANNYA” – SUNOTO

Unsur – Unsur Pancasila Asal, Fungsi Dan Peranannya

Unsur – unsur Pancasila memang berasal dari bangsa Indonesia itu sendiri. Meskipun secara formal Pancasila baru menjadi dasar negara Republik Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945 namun jauh sebelum tanggal tersebut bangsa Indonesia telah memiliki unsur – unsur Pancasila dan bahkan melaksanakan dalam kehidupan mereka. Sejarah bangsa Indonesia membuktikan bahwa di Indonesia banyak berbagai adat istiadat, tulisan, bahasa, kesenian, kepercayaan, agama, dan kebudayaan pada umumnya.

  1. Ketuhanan Yang Maha Esa

Manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna dan otonom terdiri dari jasmani dan rohani, mempunyai sifat sebagai individu dan makhluk sosial. Dari perjalanan sejarah bangsa Indonesia pada mulanya sebelum agama masuk, masyarakat telah mempunyai berbagai kepercayaan, yang pada umumnya menuju pada satu hal yang kekuatan gaib yang menguasai seluruh alam. Lalu agama pun mulai berangsur – angsur muncul seiring dengan perkembangan kerajaan maupun kesultanan, dan juga berkembang lebih luas lagi saat masa kolonialisme. Bukti berupa bangunan – bangunan, kitab – kitab suci, perbuatan, maupun tulisan atau karangan yang menunjukan eksistensi agama.

  1. Kemanusaan Yang Adil Dan Beradab

Sebagai bangsa yang berketuhanan Yang Maha Esa dengan sendirinya bangsa kita mempunyai rasa kemanusiaan yang luhur. Pada hakikatnya kemanusiaan adalah bawaan kodrat manusia, karena kemanusiaan adalah sifat atau ciri kodrat manusia yang dapat dilihat melalui tindakan dan perilaku. Peri kemanusiaan adalah sesuatu yang bersumber pada kemanusiaan, jiwa yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya. Adil berarti memberikan kepada orang lain apa yang menjadi haknya dan tahu apa haknya sendiri. Beradab artinya mempunyai adab, mempunyai sopan santun, mempunyai susila, dan menghormati. Watak bangsa Indonesia ini sendiri sudah ada sejak dahulu kala dengan bukti – bukti seperti semboyan ataupun pepatah, bukti berupa tindakan masyarakat, dan hubungan dengan negara lain.

  1. Persatuan Indonesia

Indonesia dengan ciri guyub, rukun, bersatu, dan kekeluargaan, bertindak bukan semata – mata atas perhitungan untung rugi dan pamrih serta kepentingan pribadi. Bukti persatuan sudah ada pada masyarakat Indoensia adalah seperti bangunan antara candi Prambanan dan candi Brobudur yang menggambarkan kerukunan umat agama Hindu dan Budha yang hidup berdampingan, semboyan Bhinneka Tunggal Ika atau semboyan – semboyan lain, dan bukti perbuatan yang mencerminkan persatuan masyarakat Indonesia.

  1. Kerakyatan Yang Dipinpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/ Perwakilan

Dalam istilah lain kerakyatan disebut demokrasi yang berarti kedaulatan dari rakyat. Pada 17 Agustus 1945 demokrasi mulai terwujud secara formal, meskipun pada era sebelumnya telah berdiri unsur – unsur demokrasi. Bukti dari aspek bangunan adalah balai desa yang digunakan masyarakat desa untuk berkumpul bermusyawarah bersama, lalu bukti dari tindakan dan perilaku adalah melakukan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam penyelesaian masalah – masalah.

  1. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Keadilan sosial ialah sifat masyarakat adil dan makmur berbahagia bagi semua orang sehingga tidak ada kaum yang merasa termarginalisasi, serta semua orang mencapai bahagia material ataupun spiritual, lahir dan batin. Disini berarti tidak hanya mementingkan diri sendiri saja tetapi juga mementingkan kepentingan umum atau kepentingan bersama. Bukti di masyarakat Indonesia adalah dengan adanya lumbung desa, sumur bersama, kegiatan gotong royong.

 

Fungsi Unsur – Unsur Pancasila

  1. Unsur – Unsur Pancasila Sebagai Unsur Kepribadian Bangsa Indonesia

Kepribadian bangsa Indonesia adalah sifat – sifat atau ciri – ciri khusus yang dimiliki oleh dan merupakan watak bangsa Indonesia. Ciri – ciri ini yang membedakan antara bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Pancasila merupakan identitas bangsa Indonesia karena kepribadian dan ciri khusus bangsa Indonesia telah tersirat dalam tiap – tiap sila Pancasila. Unsur – unsur sila – sila Pancasila adalah unsur – unsur identitas bangsa Indonesia atau unsur – unsur kepribadian Indonesia.\

  1. Peranan Unsur – Unsur Pancasila

Peranan Ganda dari unsur – unsur sila – sila Pancasila yaitu sebagai dasar dan sebagai pedoman. Sebagai dasar ia merupakan fondasi atau landasan tempat bertumpu bagi segala kegiatan yang terjadi. Karena itu ia berfungsi sebagai pedoman atau sebagai pegangan. Di samping itu ia juga berfungsi untuk menggerakka dan mengarahkan bangsa Indonesia mencapai tujuannya.

Kedua fungsi ini merupakan bukti bahwa unsur – unsur Pancasila mempunyai peranan yang sangat vital. Karena adanya peranan tersebut bangsa Indonesia telah berhasil membenahi atau memelihara dirinya sendiri dengan baik, bahkan pernah menikmati masa jayanya sebagai bangsa yang besar dan terhormat.

Dalam mencapai kemerdekaan nasional, banyak hal yang harus ditempuh dan dihadapi oleh bangsa Indonesia dalam melepaskan diri dari penindasan dan penjajahan di tanah air. Pergolakan dan perlawanan guna mencapai kemerdekaan atas tanah air Indonesia yang bebas dari penjajahan kolonialisme selalu diluncurkan di berbagai daerah. Berbagai metode digunakan untuk memukul mundur penjajah dari bangsa ini. Hal ini menunjukkan setiap kelompok ataupun daerah meskipun berbeda budaya, mereka sama – sama memperjuangkan kemerdekaan Indonesia yang hakiki.

 

Unsur – Unsur Pancasila Menjiwai Perlawanan Terhadap Kolonialisme

Jika perjuangan Indonesia diteliti secara seksama, maka unsur – unsur Pancasila merupakan semangat dan jika perjuangan tersebut.

  1. Unsur Ketuhanan. Pada hakikatnya penjajahan bertentangan dengan ajaran Tuhan, karena penjajahan tidak mengenal cinta kasih dan sayang sebagaimana diajarkan oleh Tuhan. Oleh karena itu perlawanan terhadap kolonialisme ada yang didorong oleh keyakinan melaksanakan tugas – tugas agama. Dengan modal keyakinan ajaran agama menentang kolonialisme yang tidak mengenal bahkan melanggar hukum Tuhan. Semangat ini yang mendasari perlawanan para pahlawan sehingga para pahlawan memiliki semangat juang yang tinggi.
  2. Unsur Kemanusiaan. Penjajahan tidak menganal peri kemanusiaan. Di dalam penjajahan terjadilah eksploitasi dari manusia atau masyarakat atau bangsa yang satu terhadap bangsa yang lain. Di dalam penjajahan berlakulah penindasan dan perampasan yang merendahkan martabat manusia. Di dalam penjajahan terjadilah penghinaan dan perbuatan tidak semena – mena oleh kaum penjajah terhadap yang dijajah dan terjadi pula kesewenang – wenangan dari penjajah terhadap yang dijajah. Penjajahan betentangan dengan kemanusiaan atau dengan kata lain bertentangan dengan hakikat kodrat manusia. Itulah sebabnya perjuangan melawan penjajahan pada hakikatnya hendaklah menemukan kembali nilai – nilai kemanusiaan yang telah dihancurkan oleh penjajah. Perjuangan melawan penjajahan berarti ingin menjadikan manusia sebagai manusia dengan menghilangkan penindasan, penghinaan, kesewenang – wenangan, perampasan, eksploitasi dari manusia yang satu terhadap yang lain.
  3. Unsur Persatuan. Penjajahan menggunakan cara devide at impera yaitu memecah belah bangsa Indonesia. Dengan cara itu penjajah berhasil menguasai tanah air Indonesia. Dengan penggunaan cara tersebut sebenarnya berarti penjajah tahu bahwa persatuan merupakan senjata ampuh bangsa Indonesia. Karena itu persatuan harus dirusak agar senjata tidak berfungsi kepada penjajah. Dalam kenyataannya bangsa Indonesia dapat dipecah belah oleh penjajah. Meskipun demikian bangsa Indonesia menyadari bahwa perpecahan menyebabkan keruntuhan sebagaimana semboyan bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh.
  4. Unsur Kerakyatan. Kemerdekaan adalah hak segala bangsa, penjajahan diatas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Penjajahan bertentangan dengan kemerdekaan dan kebebasan. Di dalam penjajahan berlaku paksaan dan tekanan serta perampasan atas hak – hak asasi manusia. Penjajahan bercokol di atas kekuatan fisik dan ideologi dan bukan atas kesamaan dan sikap saling menghargai. Karena itu perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajahan merupakan kodrat sebab kemerdekaan adalah hak bangsa Indonesia.
  5. Unsur Keadilan. Pengalaman bangsa Indonesia yang selama dijajah tidak pernah diperlakukan adil. Mereka tidak diberi apa yang menjadi haknya, misalnya hak kemerdekaan, hak kebebasan, hak berbicara, hak memperoleh pekerjaan yang sama dengan kaum penjajah. Bahkan untuk memperoleh dan memenuhi kebutuhan ekonomi yang wajar saja tidak diperhatikan. Apalagi untuk mendapatkan pendidikan sebagaimana mestinya sangat dipersukar.

 

Peranan Unsur – Unsur Pancasila Dalam Kegiatan BPUPKI

Dalam kegiatan BPUPKI setiap anggota telah mengemukakan pendapatnya dengan bebas dan penuh tanggung jawab, berbagai pihak telah saling bertenggang rasa mau menerima pendapat pihak lain, tidak pernah terjadi jalan buntu, bahkan semua keputusan diterima secara bulat. Dalam hal ini mereka telah benar – benar menjalankan musyawarah untuk mufakat.

Unsur – unsur Pancasila yang telah dapat digali dari bangsa Indonesia itu, sekaligus disusun dan dirumuskan dan sekaligus pula dijalankan atau diamalkan. Suasana yang demikian ini sangat menguntungkan, karena fase perjuangan pada waktu itu ada dalam babak yang menentukan. Pada waktu itu persatuan benar – benar sangat diperlukan agar kolonialisme yang sudah di ambang kehancurannya itu tidak memperoleh peluang untuk bangkit kembali. Unsur – unsur Pancasila yang telah menjadi satu benar – benar berfungsi menyatukan bangsa Indonesia untuk merobohkan kolonialisme. Hal ini patut direnungkan bangsa Indonesia untuk mewarisi hasil perjuangan para pejuang – pejuang Indonesia dengan mengamalkan Pancasila sebagaimana dilakukan oleh mereka itu ternyata membuktikan hasil yang dapat dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia.

 

Keadaan Menjelang Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945

Keadaan Internasional

Pengeboman Jepang di Pangkalan Pearl Harbour Hawaii, ternyata membuat geram Amerika Serikat. Kala itu Amerika terus mengembangkan wilayah dan pasukannya hingga akhirnya menaklukan berbagai negara untuk dijadikan pengikutnya. Pada saat itu, Jepang yang tengah menancapkan keberadaannya di Indonesia dibuat pusing oleh Amerika yang menjatuhkan bom atom pada 6 dan 9 Agustus 1945 di Hiroshima dan Nagasaki. Runtuhnya Jepang ini lalu memaksanya untuk menyerah tanpa syarat pada 15 Agustus 1945.

 

Keadaan di Indonesia

Mengetahui Jepang menyerah kepada pihak Amerika, pejuang – perjuang Indonesia memanfaatkan momen kekosongan kekuasaan ini dengan merencanakan strategi kemerdekaan. Dengan dibentuknya Panitian Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) dan juga bantuan dari golongan muda maupun tua proklamasi kemerdekaan dapat terlaksana.

Arti Proklamasi

  1. Arti Menurut Kata – Katanya. Proklamasi kemerdekaan berisi suatu pernyataan yang memberi tahu kepada rakyat dan dunia luar bahwa pada saat itu Indonesia telah merdeka berdiri sebagai bangsa yang merdeka lepas daripada penjajahan seperti yang telah dialami sebelumnya. Juga mengandung arti bahwa seluruh rakyat Indonesia telah siap mempertahankan negara dan kemerdekaannya sehingga bangsa ini tidak boleh dinganggu gugat, tetapi untuk diakui dan dihormati sebagaimana mestinya.
  2. Arti Kejiwaan, Jiwa Religius. Bangsa Indonesia telah yakin bahwa kemerdekaan yang diproklamasikan itu akan mendapat berkat dan ridho dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Tidak dapat dipisahkan bahwa penjajahan harus dihapuskan dan tidak sesuai dengan ajaran agama manapun, hal ini dianggap bahwa suatu kemerdekaan adalah ridho Tuhan untuk membebaskan diri melawan penjajahan yang pada hakikatnya hanya menyengsarakan pihak – pihak yang tertindas.
  3. Jiwa Kemanusiaan. Pada era penjajahan bangsa Indonesia diperlakukan tidak semena – mena, tidak berperi kemanusaan oleh penjajah. Oleh karena proklamasi kemerdekaan merupakan puncak perjuangan bangsa Indonesia yang berhasil mencapai kemerdekaan, maka proklamasi tersebut dijiwai pula oleh nilai kemanusiaan. Di dalam proklamasi 17 Agustus 1945 tersurat dan tersirat jiwa kemanusiaan karena pada waktu itu bangsa Indonesia memperoleh kembali harkat kemanusiannya yaitu manusia yang bebas merdeka.
  4. Jiwa Persatuan. Seluruh lapisan masyarakat telah bangkit dan perjuangan seluruh bangsa Indonesia dilandasi oleh kejujuran juga keikhlasan. Mereka berjuang semata – mata untuk mengisi kemerdekaan yang telah diproklamasikan, tidak ada pamrih pribadi kecuali pamrih nasional. Mereka dengan tulus berjuang dan bersedia berkorban demi kepentingan nasional.
  5. Jiwa Kerakyatan. Kemerdekaan adalah hasil perjuangan selurh rakyat Indonesia. Kemerdekaan adalah pengejewantahan kehendka rakyat Indonesia sesuai dengan hakekat kodratnya sebgai manusia. Karena proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 pada hakekatnya berjwa kerakyatan, yaitu dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat Indonesia. Yang berdaulat adalah rakyat.
  6. Jiwa Keadilan. Proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 berjiwa adil karena pada saat itu bangsa Indonesia memperoleh haknya kembali. Di samping itu juga memberi wajib kepada seluruh rakyat Indonesia untuk mempertahankan dan mengisi kemerdekaan tersebut.

 

Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 Adalah Revolusi Pancasila

Dilihat dari sudut sifat dan terjadinya maka proklamasi 17 Agustus 1945 merupakan suatu revolusi, yaitu perubahan yang cepat dan radikal. Cepat dan radikal karena pada saat itu pula dinyatakan bahwa bangsa Indonesia telah merdeka yang berarti pada saat itu juga penjajahan sudah dihapus. Pada saat itu pula terjadilah perubahan baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif, karena itu sifatnya revolusioner. Revolusi adalah mereombak sampai akar – akarnya. Pada waktu itu seluruh unsur – unsur Pancasila telah menjadi satu sehingga mampu mencetuskan revolusi yang hebat melawan kolonialisme.

 

Tujuan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945

Bung Karno mengatakan kemerdekaan adalah jembatan emas, karena itu di seberang jembatan itulah harus dibangun masyarakat yang adil makmur material dan spiritual berdasarkan Pancasila. Tujuan proklamasi 17 Agustus 1945 adalah untuk kebahagiaan rakyat Indonesia. Agar mereka bahagia antara lain harus ada kesamaan berbagai aspek kehidupan di antara mereka.

 

Lahirnya Undang – Undang Dasar 1945

Sehari setelah proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia mengadakan sidang. Setelah mereka dengan tekun dan seksama mengadakan rapat, akhirnya di samping memilih Presiden dan Wakil Presiden juga mengesahkan Undang – Undang Dasar 1945. Undang – Undang Dasar ini terdiri atas:

  • Pembukaan Undang – Undang Dasar 1945.
  • Batang Tubuh Undang – Undang Dasar 1945 terdiri atas 37 pasal, 4 aturan peralihan dan 2 aturan tambahan.
  • Penjelasan Undang – Undang Dasar.

 

Pancasila tercermin dalam Pembukaan Undang – Undang Dasar 1945

Pokok – Pokok Pikiran Yang Terkandung Di Dalam Pembukaan Undang – Undang Dasar 1945 Pada Hakekatnya Adalah Pancasila

Pokok pikiran pertama mengenai sila ketiga, pokok pikiran kedua mengenai sila kelima, pokok pikiran ketiga mengenai sila keempat dan pokok pikiran keempat mengenai sila pertama dan kedua.

Penjelasan Undang – Undang Dasar 1945 selanjutnya menyebutkan bahwa pokok – pokok pikiran tersebut meliputi suasana kebatinan dan Undang – Undang Dasar Negara Indonesia

 

Refleksi Pancasila Di Dalam Pembukaan Undang – Undang Dasar

Setiap alinea Pembukaan Undang – Undang Dasar pada hakekatnya merupakan refleksi Pancasila. Karena Pembukaan Undang – Undang Dasar 1945 adalah pernyataan kemerdekaan secara terperinci dan mengandung cita – cita luhur Proklamasi maka Pembukaan adalah pengejawantahan lebih lanjut Pancasila. Karena itu Pembukaan yang merupakan pengejawantahan Pancasila merupakan dasar dari sumber hukum Batang Tubuhnya.

 

Peranan Pancasila

Pancasila secara konsekuen harus berperan di dalam segala kegiatan kenegaraan, kemasyarakatan dan perorangan. Pancasila harus menjadi dasar dan pedoman seluruh kegiatan tersebut, Pancasila harus menjadi norma baik – buruk, benar – salah, indah – tidak indah dan sebagainya yang berlaku di seluruh Indonesia. Pancasila merupakan ciri masyarakat yang dicita – citakan oleh bangsa Indonesia. Pancasila menjadi pedoman bagi cara – cara bangsa Indonesia dalam mencapa tujuannya. Setiap orang Indonesia tanpa kecuali wajib mengamalkan Pancasila sesuai dengan keadaan masing – masing.

 

Era Konstitusi Republik Indonesia Serikat Dan Undang – Undang Dasar Sementara 1950

Rumusan Dan Susunan Pancasila. Di dalam Mukaddimah Undang – Undang Dasar Sementara Tahun 1950 tercantum dasar negara Pancasila yang rumusan dan susunannya adalah sebagai berikut:

  1. Ketuhanan Yang Maha Esa
  2. Peri Kemanusiaan
  3. Kebangsaan
  4. Kerakyatan
  5. Keadilan Sosial

Kelangsungan Pancasila. Berubahnya bentuk negara dari Federal ke Kesatuan tidak merubah dicantumkannya Pancasila sebagai dasar negara. Ini berarti bahwa bangsa Indonesia masih tetap pendiriannya yaitu menghendaki Pancasila sebagai dasar negara. Dengan dicantumkannya Pancasila sebagai dasar negara maka jiwa Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 tidak penah pudar apalagi berhenti.

Di dalam negara Kesatuan tersebut Pancasila tetap dilangsungkan oleh bangsa Indonesia dan tetap menjiwai mereka. bagaimana situasinya bangsa Indonesia selalu melestarikan Pancasila sebagai dasar negara dan jiwa bangsa Indonesia.

 

Kembali Ke Undang – Undang Dasar 1945

Dengan kembali ke Undang – Undang Dasar 1945, maka rumusan dan susunan Pancasila yang sah dan benar adalah yang tercantum di dalam Pembukaan Undang – Undang Dasar 1945. Rumusan dan susunan tersebut adalah sebagai berikut:

  1. Ketuhanan Yang Maha Esa
  2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
  3. Persatuan Indonesia
  4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan
  5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Rumusan dan susunan tersebut di atas adalah yang sah dan benar, karena rumusan dan susunan Pancasila yang dikemukakan oleh Bung Karno tanggal 1 Juni 1945 masih merupakan usul yang belum mengikat.

Rumusan dan susunan Pancasila yang terdapat di dalam Piagam Jakarta dan hasil Badan Penyelidik Usaha – Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia belum pernah dilaksanakan sebagai dasar negara.

Rumusan dan susunan Pancasla yang terdapat di dalam Mukaddimah Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat dan Undang – Undang Dasar Sementara Republik Indonesia sudah tidak belaku lagi.

Karena yang berlaku adalah Undang – Undang Dasar 1945, maka dengan sendirinya rumusan dan susunan Pancasila yang sah dan benar adalah yang tercantum di dalam Pembukaan Undang – Undang Dasar 1945 tersebut.

 

Bentuk Dan Susunan Pancasila

Notonagoro (Pancasila Dasar Filsafat Negara RI) mengatakan bahwa susunan Pancasila itu bertingkat dan berbentuk piramid (hierarkis piramidal). Berdasarkan tingkat – tingkatnya, maka sila pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan basisnya.

Sila pertama ialah yang paling umum dan abstrak, sila kedua lebih konkrit dari sila pertama, sila ketiga lebih konkrit lagi, demikian seterusnya sila keempat dan sila kelima. Sila kelima sekaligus juga merupakan tujuan yang hendak dicapai oleh bangsa Indonesia. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tujuan bangsa Indonesia yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dicapai melalui cara kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaran perwakilan oleh bangsa Indonesia sebagai umat manusia dan makhluk Tuhan YME.

 

Pelaksanaan Dan Pengamalan Pancasila

Pancasila yang unsur – unsurnya digali dari bangsa Indonesia sendiri, kemudian diterima secara bulat oleh bangsa Indonesia menjadi dasar filsafat Negara Republik Indonesia harus dilaksanakan atau diamalkan. Pelaksanaan Pancasila ada dua macam yaitu pelaksanaan obyektif dan pelaksanaan subyektif.

  1. Pelaksanaan Obyektif

Pelaksanaan obyektif adalah pelaksanaan Pancasila di dalam semua peraturan dari yang tertignggi sampai terendah yaitu Undang – Undang Dasar 1945 dan peraturan – peraturan hukum yang ada di bawahnya. Seluruh kehidupan kenegaraan dan kemasyarakatan serta segala tertib hukum di Indonesia harus didasarkan atas Pancasila. Demikian pula dalam hal menentukan kebijaksanaan yang meliputi bermacam – macam bidang harus selalu didasarkan atas Pancasila.

  1. Pelaksanaan Subyektif

Pelaksanaan subyektif adalah pelaksanaan di dalam diri setiap orang Indonesia yaitu para penguasa, warga negara dan setiap orang yang berhubungan dengan Indonesia. Pelaksanaan subyektif adalah penting sekali karena bagaimanapun baiknya suatu peraturan, kalau pelaksanaannya tidak melakukan peraturan itu dengan baik hasilnya tentu tidak sesuai dengan apa yang diharapkan.

“Pancasila merupakan kesatuan yang bulat dan utuh. Pancasila memberi keyakinan kepada rakyat dan bangsa Indonesia bahwa kebahagiaan hidup akan tercapai apabila didasarkan atas keselarasan dan keseimbangan, baik dalam hidup manusia sebagai pribadi, dalam hubungan manusia dengan masyarakat, dalam hubungan manusia dengan alam, dalam ubunga bangsa dengan bangsa – bangsa lain, dalam hubungan manusia dengan Tuhannya, maupun dalam mengejar kemajuan lahiriah dan kebahagiaan rohaniah. Pengamalan Pancasila akan ditentukan oleh kemauan dan keampuhan seseorang dalam mengendalikan diri dan kepentingannya agad dapat melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara dan warga masyarakat.”

 

Pancasila Dasar Filsafat Negara RI

Pancasila sebagai filsafat bangsa Indonesia berdasarkan atas ucapan Bung Karno yang menyatakan bahwa Pancasila adalah isi jiwa bangsa Indonesia. Kedudukan Pancasila dalam Negara Republik Indonesia sebagai dasar negara, dalam pengertian dasar filsafat. Sifat kefilsafatan dari dasar negara tersebut terwujudkan dalam rumus abstrak dari kelima sila dari pada Pancasila. Pancasila adalah filsafat negara yang lahir sebagai collective-ideologie dari seluruh bangsa Indonesia.

Pancasila sebagai falsafah hidup menginginkan agar moral Pancasila menjadi moral kehidupan negara dalam arti menuntut penyelenggara dan penyelenggaraan negara menghargai dan menaati prinsip-prinsip moral. Kelima sila dalam Pancasila memberikan makna hidup dan menjadi tuntutan serta tujuan hidup bagi bangsa Indonesia. Kelimanya saling berkaitan dan dtidak dapat dipisahkan. Dengan kata lain Pancasila merupakan cita-cita moral bangsa Indonesia yang mengikat seluruh warga masyarakat, baik secara perorangan maupun sebagai kesatuan bangsa. Falsafah berarti juga pandangan hidup. Dengan pandangan hidup, bangsa Indonesia akan mengetahui ke arah mana tujuan yang ingin dicapainya dan memiliki pedoman dalam menyelesaiakan berbagai masalah.

 

Pancasila Sebagai Ideologi Negara RI

Secara luas Pengertian Pancasila Sebagai Ideologi Negara Indonesia adalah visi atau arah dari penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia ialah terwujudnya kehidupan yang menjunjung tinggi ketuhanan, nilai kemanusiaan, kesadaran akan kesatuan, berkerakyatan serta menjunjung tinggi nilai keadilan.

Pancasila sebagai ideologi negara yang berarti sebagai cita-cita bernegara dan sarana yang mempersatukan masyarakat perlu perwujudan yang konkret dan operasional aplikatif, sehingga tidak hanya dijadikan slogan belaka.

Fungsi Pancasila sebagai ideologi negara, yaitu:

  1. Memperkokoh persatuan bangsa karena bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk.
  2. Mengarahkan bangsa Indonesia menuju tujuannya dan menggerakan serta membimbing bangsa Indonesia dalam melaksanakan pembangunan.
  3. Memelihara dan mengembangkan identitas bangsa dan sebagai dorongan dalam pembentukan karakter bangsa berdasarkan Pancasila.
  4. Menjadi standar nilai dalam melakukan kritik mengenai keadaan bangsa dan negara.

 

Pancasila Sebagai Dasar Negara

Pengertian Pancasila sebagai dasar Negara terkandung dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke empat, yaitu :

“..“Kemudian dari pada itu untuk dapat membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia serta seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut dalam melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi serta keadilan sosial maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang suatu Dasar Negara Indonesia yang berbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil serta beradab, Persatuan Indonesia, serta Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta untuk mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Inilah sifat dasar Pancasila yang utama, yakni sebagai dasar Negara Republik Indonesia. Dengan ditetapkannya Pancasila sebagai dasar Negara tidak berarti menghapuskan perbedaan, namun merangkup semua perbedaan yang ada yang kita sebut sebagai “Bhineka Tunggal Ika.” Penetapan Pancasila sebagai dasar Negara memberikan pengertian bahwa Negara Indonesia adalah Negara Pancasila. Itu berarti bahwa Negara Indonesia harus tunduk kepadanya, membelanya, dan melaksanakan segala perundang-undangannnya.

Fungsi Pancasila sebagai dasar negara setidaknya memiliki 5 fungsi utama yang tidak terlepas dari kehidupan berbangsa dan bernegara.

 

  1. Pancasila sebagai pedoman hidup bangsa dan negara Indonesia. Pandangan hidup yang dibenarkan oleh negara adalah Pancasila. Dalam menjalankan kehidupan berbangsa serta bernegara yang baik tentu setiap masyarakat harus memiliki pedoman yaitu Pancasila. Jadi nilai budaya serta kegiatan organisasi atau pun sosial di masyarakat tidak boleh menyalahi Pancasila
  2. Pancasila sebagai jiwa bangsa dan negara Indonesia. Setiap diri seseorang tentu memiliki jiwa yang tumbuh di dalamnya, begitu juga dalam negara, Pancasila merupakan jiwanya. Pancasila telah ada sejak terbentuknya negara kemerdekaan Indonesia, dan telah menjiwai seluruh sendi kehidupan dan organisasi Indonesia.
  3. Pancasila sebagai kepribadian bangsa dan negara Indonesia. Setiap bangsa memiliki kepribadian yang berbeda dengan negara lain, Indonesia sendiri memegang teguh Pancasila sebagai semangat dan kepribadian dibanggakan di seluruh dunia. Artinya Pancasila merupakan ciri khas negara Indonesia yang unik dari bangsa lain.
  4. Pancasila sebagai sumber tertib hukum di Indonesia. Pancasila secara tidak langsung menaungi seluruh hukum yang ada di Indonesia. Dalam prakteknya, seluruh hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia harus seiring dengan nilai nilai pancasila. Tidak boleh ada hukum yang bersinggungan dengan sila yang ada di pancasila dan tidak sesuai dengan makna di dalamnya.
  5. Pancasila sebagai cita cita bangsa. Setiap bangsa tentu mempunyai cita cita, bangsa Indonesia tentu juga memuat dan memiliki cita cita tinggi. Cita cita bangsa kita adalah bagaimana nilai nilai yang ada di Pancasila ini dapat diamalkan dengan baik.
Indonesian-man-overcome-during-a-celebration-of-Suharto-s-resignation-©-1998-by-James-Nachtwey

Gerakan Sosial Politik Menumbangkan Orde Baru

Tanggal 21 Mei 1998 merupakan sebuah peristiwa yang melukiskan sejarah berakhirnya masa Orde Baru Indonesia. Saat itu, Soeharto menyatakan berhenti dari kursi kepresidenan RI setelah menjabat selama 32 tahun menjadi orang nomor satu di negeri ini. Peristiwa tersebut ditandai dengan adanya tekanan – tekanan dari berbagai kalangan masyarakat dan mahasiswa pada khususnya dengan berbagai aksi memboikot di jalanan. Kala itu segenap angkatan bersenjata ditugaskan untuk menetralisir setiap aksi – aksi yang membahayakan, namun gagal. Reformasi dianggap sebagai gerakan ketidakpuasan masyarakat terhadap sistem politik dan pemerintahan di Indonesia.

Jatuhnya rezim Soeharto merupakan sebuah tonggak baru bagi sejarah Indonnesia dan memunculkan apa yang disebut era transisi Indonesia. Di era transisi ini, tumbuh berbagai harapan baru masyarakat tentang kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya. Tentang pemerintahan yang lebih adil dan lebih memikirkan rakyat – rakyatnya. Transisi ini juga dianggap memberi sebuah titik terang sistem politik yang bagaimanakah seharusnya.

Reformasi merupakan suatu perubahan tatatan perikehidupan lama ketatanan perikehidupan baru yang lebih baik. Gerakan reformasi yang terjadi di Indonesia padatahun 1998 merupakan suatu gerakan yang bertujuan untuk melakukan perubahan dan pembaruan, terutama perbaikan tatanan perikehidupan dalam bidang politik, ekonomi, hukum, dan sosial. Dengan demikian, gerakan reformasi telah memiliki formulasi ataugagasan tentang tatanan perikehidupan baru menuju terwujudnya Indonesia baru.

Persoalan pokok yang mendorong atau menyebabkan lahirnya gerakan reformasiadalah kesulitan warga masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok. Harga – harga sembilan bahan pokok (sembako), seperti beras, terigu, minyak goreng, minyak tanah,gula, susu, telur, ikan kering, dan garam mengalami kenaikan yang tinggi. Bahkan, warga masyarakat harus antri untuk membeli sembako itu. Sementara, situasi politik dan kondisi ekonomi Indonesia semakin tidak menentu dan tidak terkendali. Harapan masyarakat akan perbaikan politik dan ekonomi semakin jauh dari kenyataan. Keadaan itu menyebabkan masyarakat Indonesia semakin kritis dan tidak percaya terhadap pemerintahan Orde Baru.

Pemerintahan Orde Baru dinilai tidak mampu menciptakan kehidupan masyarakat yang adil dalam kemakmuran dan makmur dalam keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Oleh karena itu, tujuan lahirnya gerakan reformasi adalah untuk memperbaikitatanan perikehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kesulitan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok merupakan faktor atau penyebab utama lahirnya gerakan reformasi. Namun, persoalan itu tidak muncul secara tiba – tiba. Banyak faktor yang mempengaruhinya, terutama ketidakadilan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan hukum.

Pemerintahan Orde Baru yang dipimpin Presiden Soeharto selama 32 tahun, ternyata tidak konsisten dan konsekuen dalam melaksanakan cita – cita Orde Baru. Pada awal kelahirannya tahun 1966, Orde Baru bertekad untuk menata kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Namun dalam pelaksanaannya, pemerintahan Orde Baru banyak melakukan penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila dan ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam UUD 1945 yang sangat merugikan rakyat kecil. Bahkan, Pancasila dan UUD 1945 hanya dijadikan legitimasi untuk mempertahankan kekuasaan. Penyimpangan – penyimpangan itu melahirkan krisis multidimensional yang menjadi penyebab umum lahirnya gerakan reformasi.

Krisis politik yang terjadi pada tahun 1998 merupakan puncak dari berbagai kebijakan politik pemerintahan Orde Baru. Berbagai kebijakan politik yang dikeluarkan pemerintahan Orde Baru selalu dengan alasan dalam kerangka pelaksanaan demokrasi Pancasila. Namun yang sebenarnya terjadi adalah dalam rangka mempertahankan kekuasaan Presiden Soeharto dan kroni – kroninya. Artinya, demokrasi yang dilaksanakan pemerintahan Orde Baru bukan demokrasi yang semestinya, melainkan demokrasi rekayasa. Dengan demikian, yang terjadi bukan demokrasi yang berarti dari, oleh, dan untuk rakyat, melainkan demokrasi yang berarti dari, oleh, dan untuk penguasa. Pada masa Orde Baru, kehidupan politik sangat represif, yaitu adanya tekanan yang kuat dari pemerintah terhadap pihak oposisi atau orang-orang yang berpikir kritis. Ciri – ciri kehidupan politik yang represif, di antaranya: Setiap orang atau kelompok yang mengkritik kebijakan pemerintah dituduh sebagai tindakan subversif (menentang Negara Kesatuan Republik Indonesia); Pelaksanaan Lima Paket UU Politik yang melahirkan demokrasi semu atau demokrasi rekayasa; Terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang merajalela dan masyarakat tidak memiliki kebebasan untuk mengontrolnya; Pelaksanaan Dwi Fungsi ABRI yang memasung kebebasan setiap warga negara (sipil) untuk ikut berpartisipasi dalam pemerintahan; Terciptanya masa kekuasaan presiden yang tak terbatas, meskipun Soeharto dipilih menjadi presiden melalui Sidang Umum MPR, tetapi pemilihan itu merupakan hasil rekayasa dan tidak demokratis.

Rekayasa-rekayasa yang dibangun pemerintahan Orde Baru tidak terbatas pada bidang politik. Dalam bidang hukumpun, pemerintah melakukan intervensi. Artinya,kekuasaan peradilan harus dilaksanakan untuk melayani kepentingan para penguasadan bukan untuk melayani masyarakat dengan penuh keadilan.Bahkan, hukum sering dijadikan alat pembenaran para penguasa. Kenyataan itu bertentangan dengan ketentuan pasa 24 UUD 1945 yanf menyatakan bahwa‘kehakiman memiliki kekuasaan yang merdeka dan terlepas dari kekuasaan pemerintah (eksekutif).

Krisis moneter yang melanda negara-negara Asia Tenggara sejak Juli 1996 mempengaruhi perkembangan perekonomian Indonesia. Ternyata, ekonomi Indonesia tidak mampu menghadapi krisis global yang melanda dunia. Krisis ekonomi Indonesia diawali dengan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat. Krisis ekonomi yang melanda Indonesia tidak dapat dipisahkan dari berbagai kondisi, seperti: Hutang luar negeri Indonesia yang sangat besar menjadi penyebab terjadinya krisis ekonomi; Industrialisasi, pemerintah Orde Baru ingin menjadikan negara RI sebagai negara industri. Keinginan itu tidak sesuai dengan kondisi nyata masyarakat Indonesia; Pemerintahan Sentralistik, pemerintahan Orde Baru sangat sentralistik sifatnya sehingga semua kebijakan ditentukan dari Jakarta. Oleh karena itu, peranan pemerintah pusat sangat menentukan dan pemerintah daerah hanya sebagai kepanjangan tangan pemerintah pusat.

Krisis politik, hukum, dan ekonomi merupakan penyebab terjadinya krisis sosial. Pelaksanaan politik yang represif dan tidak demokratis menyebabkan terjadinya konflik politik maupun konflik antar etnis dan agama. Semua itu berakhir pada meletusnya berbagai kerusuhan di beberapa daerah. Ketimpangan perekonomian Indonesia memberikan sumbangan terbesar terhadap krisis sosial. Pengangguran, persediaan sembako yang terbatas, tingginya harga – harga sembako, rendahnya daya beli masyarakat merupakan faktor-faktor yang rentan terhadap krisis sosial.

Krisis multidimensional yang melanda bangsa Indonesia telah mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan Presiden Soeharto. Ketidakmampuan pemerintah dalam membangun kehidupan politik yang demokratis, menegakkan pelaksanaan hukum dan sistem peradilan, dan pelaksanaan pembangunan ekonomi yang berpihak kepada rakyat banyak telah melahirkan krisis kepercayaan.

Pemerintahan yang dipimpin Presiden Soeharto untuk masa jabatan ketujuh kalinya merupakan target utama untuk diruntuhkan atau dilengserkan, alhasil tidak sepi dari aksi protes, demonstrasi, dan gerakan sosial yang dilakukan oleh berbagai komponen masyarakat terutama mahasiswa di berbagai wilayah Indonesia. Gerakan sosial yang dimotori mahasiswa tersebut lahir salah satunya diakibatan oleh ketidakpuasan terhadap keadaan politik yang stagnan dan dirasa memasung kebebasan, di mana pada mulanya embrio gerakan ini hanya dimulai dari sekelompok orang yang saling berbagi duka dan mengeluh, kemudian membesar dan semakin terorganisir. Menurut Gusfield bahwa kepentingan-kepentingan yang dikemas dalam suatu gerakan sosial didasarkan pada perhatian untuk mereformasi dan menentang mobilisasi partisan dalam suatu upaya terorganisir untuk mengubah struktur institusional dan politik masyarakat.

Gerakan sosial yang menyuarakan ketidakpuasan, kekecewaan, kemarahan dari berbagai komponen bangsa ini dituangkan dalam sebuah tuntutan yang dikemas dalam seruan agar segera dilakukan reformasi politik. Tuntutan reformasi yang disuarakan secara terorganisir oleh komponen mahasiswa yang didukung kalangan akademisi dan komponen lainnya tidak hanya dilakukan di jalanan, namun secara resmi juga mengutus perwakilannya ke gedung DPR/MPR. Tidak diindahkannya tuntutan mengakibatkan gelombang protes terus berlangsung, korban jiwa dari mahasiswa pun berjatuhan di berbagai kota. Kerusuhan 13 Mei di Jakarta dan Solo merupakan puncak dari rangkaian konflik terpendam di antara berbagai komponen masyarakat. Kondisi tersebut semakin memperkuat tekanan dari dalam dan luar negeri terhadap pemerintahan Soeharto. Pada tanggal 21 Mei 1998 euphoria massa meledak ketika Presiden Soeharto menyatakan pengunduran dirinya. Sesaat setelah pengunduran diri tersebut Wakil Presiden BJ Habibie dilantik menjadi presiden baru Indonesia.

 

DAFTAR PUSTAKA

Gusfield, Joseph R. 1994. “The Reflexivity of Social Movements : Collective Behavior and mass Society Theory Revisited” in Enrique Larana, Hank Johnston, and Joseph R. Gusfield. New Social Movements : From Ideology to Identity. Philadelphia : Temple University Press.

Haris, Sjamsuddin. 1998. Menggugat Pemilihan Umum Orde Baru. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

A. Denny. 2006. Jatuhnya Soeharto dan Transisi Demokrasi Indonesia. Yogyakarta: LKIS Yogyakarta.

Manan, Munafrizal. 2005. Gerakan Rakyat Melawan Elite. Yogyakarta: Resist Book.

karl_marx

Gagasan – Gagasan Karl Marx

DIALEKTIKA
Dialektika adalah cara berpikir timbal-balik, berlawanan, sehingga dialog dapat dikatakan sebagai adalah inti dialektika. Segala sesuatu memiliki cara kerjanya masing-masing sehingga mengantarkan manusia pada dialog yang menghadirkan pemahaman baru lalu mampu menjadi motor berkembangnya pengetahuan baru. Permasalahan dialektika jawabannya tidaklah pasti, tergantung bagaimana semua pertentangan itu menemukan jalannya untuk menjadi sejalan. Jawaban dalam dialektika selalu tergantung dari hasil dialektika materi-materi yang hadir. Dialektika menurut Hegel sama dengan metafisika, merupakan ilmu gaib, sedangkan Karl Marx berpendapat bahwa dialektika merupakan pengetahuan berdasarkan hukum pergerakan materi.

TEORI ALIENASI (KETERASINGAN)
Ada sebuah teori Marx yang menjelaskan dampak dari produktifitas manusia terhadap keterasingan manusia itu sendiri. Teori ini lebih dikenal dengan Teori Alienasi.
Alienasi atau keterasingan merupakan masalah yang menjadi menarik untuk dikaji ketika orang mulai sadar bahwa lama kelamaan barang – barang yang diproduksi manusia makin menjadi otonom, bahkan seakan – akan menguasai manusia. Menurut Marx alienasi ada dan dijumpai orang di mana – mana dalam segala bidang dan dalam semua lembaga di mana manusia memasukinya. Tetapi alienasi yang paling penting adalah alienasi yang dijumpai di tempat orang bekerja, karena manusia menurut Marx adalah ‘homo faber’ artinya manusia sebagai pekerja atau pencipta. Alienasi dalam bidang kerja ada empat aspek yaitu :
a. Manusia diasingkan dari produk hasil pekerjaannya.
b. Terasing dari kegiatan produksi.
c. Terasing dari sifat sosialnya sendiri.
d. Terasing dari rekan-rekannya atau masyarakatnya.
Demikianlah, sesungguhnya Marx telah mengemukakan bagaimana manusia teralienasi adalah merupakan manusia yang sebenarnya hidup di dalam dunianya yang tidak terhayati oleh dirinya sendiri.

MATERIALISME SEJARAH
Dari karya ‘The Comunist Manifesto’, dan ‘Das Kapital’, Marx sangat terkenal dengan dialektika materialis dan dialektika historisnya. Baginya, kekuatan yang mendorong manusia dalam sejarah adalah cara manusia berhubungan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain, yang dalam perjuangannya yang abadi untuk merenggut kehidupan dari alam. Tindakan historis yang pertama adalah membina kehidupan material itu sendiri. Keinginan untuk memenuhi kebutuhan makan dan minum, tempat tinggal serta sandang adalah tujuan manusia yang utama pada awalnya. Namun demikian, perjuangan manusia tidaklah terhenti pada saat kebutuhannya yang paling utama terpenuhi atau tercapai, manusia memang sesungguhnya binatang yang tetap tidak akan terpuaskan. Ketika kebutuhan – kebutuhan pokok telah terpenuhi, pemenuhan kebutuhan itu justru menyebabkan timbulnya kebutuhan – kebutuhan baru, yang mengawali terbentuknya kelas – kelas yang saling bertentangan. Menurut Marx, semua periode sejarah ditandai oleh perjuangan kelas yang berbeda satu sama lain sesuai dengan periode sejarahnya. Meskipun gejala historis merupakan hasil dari saling mempengaruhi antar berbagai komponen, sesungguhnya hanya faktor ‘ekonomi’ yang merupakan independent variabelnya. Perkembangan politik ,hukum, filsafat, kesusasteraan dan kesenian semuanya bertopang pada faktor ekonomi.
Pengertian materialisme sejarah dijelaskan oleh Engels (dalam “Socialism: Utopian And Scientific”, 1892)
Materialisme sejarah memberi isyarat bahwa pandangan tentang rangkaian daripada sejarah sebagai rangkaian sebab utama dan sebagai kekuatan penggerak yang besar dari seluruh peristiwa – peristiwa sejarah penting di dalam perkembangan ekonomi masyarakat, menurut perubahan pada cara-cara produksi dan pertukaran, yang mempunyai konsekuensi pembagian masyarakat menjadi kelas – kelas yang jelas, dan perjuangan dari kelas – kelas tersebut berlawanan satu dengan yang lainnya.
Pengertian tersebut tersebar dalam karya Marx dan Engels dalam “The German ideology”(1846). Kajian Marx ini tidak lepas dari pengalaman intelektualnya dalam mengkritisi pemikiran filsafat Hegel tentang self creation dan mengkritisi pemikirian filsafat Feurbach tentang materialisme mekanistik. Dengan demikian pemikiran tentang materialisme sejarah tidak dapat dilepaskan dari upaya mengkritisi filsafat materialisme dalam konteks sejarah perkembangan ekonomi, sehingga perlu mempelajari kritik filsafat Marx terhadap Hegel dan Feurbach.
Masyarakat terpisah menjadi dua golongan karena usaha manusia untuk efisiensi, sehingga merupakan keniscayaan. Ada penghisap dan dihisap, karenanya manusia terasing dari dirinya, baik yang terhisap (karena ia bekerja upahan, bekerja bukan untuk merealisasi diri) juga yang menghisap (karena ia hidup tanpa kerja, padahal manusia memanusiakan dirinya dengan bekerja), hanya bedanya ada yang terasing manis dan pahit. Struktur – struktur kelas ini ditentukan oleh faktor kekuasaan ekonomi / produksinya dan terlihat dalam level yang lebih atas terdapat pada struktur sosial – politik dan ideologi.
Marx berpandangan bahwa sosialisme itu merupakan keniscayaan, dimana melihat syarat-syarat objektif perkembangan manusia maka pada akhirnya manusia menjadi sosialisme (masyarakat tanpa kelas), karena hilangnya hak milik pribadi. Engels menulis: (Marx menemukan) fakta sederhana, bahwa kita harus makan, berpakaian dan lain – lain sebelum melakukan kegiatan berpolitik, ilmu pengetahuan, seni, agama dan lain – lain. Dengan demikian tingkat perkembangan ekonomi menjadi dasar untuk bentuk bentuk diatasnya (politik, pengetahuan dan seterusnya).
1. Prinsip dasar: Keadaan dan Kesadaran
“Bukan kesadaran manusia yang menentukan keadaan mereka, tetapi sebaliknya keadaan sosial merekalah yang menentukan kesadaran mereka”. Ada dua hal disini yaitu; 1) keadaan sosial manusia yang termasuk disitu produksinya, pekerjaannya. Manusia ditentukan oleh produksi mereka, baik apa yang mereka produksikan, maupun cara mereka berproduksi. Jadi individu-individu tergantung pada syarat-syarat material produksinya. Pandangan inilah yang sebut materialisme sejarah karena sejarah dianggap ditentukan oleh syarat-syarat produksi material. Cara manusia menghasilkan apa yang dibutuhkan untuk hidupnya itulah yang disebut keadaan manusia. “kesadaran (Bewubtsein) tidak mungkin lain dari yang disadari (das bewubte Sein), dan keadaan manusia adalah proses manusia yang sungguh-sungguh”. Jadi untuk memahami sejarah dan arah perubahannya, kita tidak perlu memahami apa yang dipikirkan oleh manusia, melainkan bagaimana ia bekerja, bagaimana ia berproduksi.
Marx bertolak dari pengandaian manusia berfikir dan bertindak sesuai dengan kepentingannya, sedangkan kepentingannya itu tergantung kelasnya. Keanggotaan kelas tertentu sangat menentukan cara kita memandang dunia, apa yang kita harapkan dan kita khawatirkan, apa yang kita puji dan kita cela. Cara berproduksi itu menentukan adanya kelas-kelas sosial; keanggotaan dalam kelas sosial menentukan kepentingan orang; dan kepentingan menentukan apa yang dicita-citakan, apa yang dianggap baik dan buruk.
2. Basis dan Bangunan Atas
Dalam buku Contribution to the Critique of Political Economic (1859) Marx menulis;
“Dalam produksi sosial kehidupan mereka, manusia memasuki hubungan-hubungan tertentu yang mutlak dan tidak tergantung pada kemauan mereka; hubungan-hubungan ini sesuai dengan tingkat perkembangan tertentu tenaga-tenaga produksi materialnya. Jumlah seluruh hubungan – hubungan produksi ini merupakan struktur ekonomi masyarakat, dasar nyata dimana diatasnya timbul suatu bangunan atas yuridis dan politis dan dengannya bentuk-bentuk kesadaran sosial tertentu bersesuaian. Cara produksi kehidupan material mengkondisikan proses proses kehidupan sosial, politik, dan spiritual pada umumnya. Bukan kesadaran manusia yang menentukan keadaan mereka, tetapi sebaliknya, keadaan sosial merekalah yang menentukan kesadaran mereka”.
Dalam konsep Marx Basis menentukan bagian atas, dimana BASIS ini ditentukan oleh dua factor yaitu 1) Tenaga-tenaga produktif yang merupakan kekuatan-kekuatan yang dipakai oleh masyarakat untuk mengerjakan dan mengubah alam. Disini ada tiga unsur yaitu; alat – alat kerja, manusia dan kecakapan masing – masing, dan pengalaman – pengalaman dalam produksi (teknologi) 2) Hubungan-hubungan Produksi yaitu hubungan kerjasama atau pembagian kerja antara manusia yang terlihat dalam proses kerja produksi. Disini yang dimaksudkan “hubungan” adalah struktur pengorganisasian sosial produksi (misalnya pemilik modal dan pekerja).
BANGUNAN ATAS, ini terdiri dari 1) tatanan institusional yaitu segala macam lembaga yang mengatur kehidupan bersama masyarakat diluar bidang produksi, seperti organisasi sebuah pasar, sistem pendidikan, sistem kesehatan masyarakat, sistem lalu lintas juga terpenting sistem Negara dan hukum. 2) tatanan kesadaran kolektif yaitu memuat segala sistem kepercayaan, norma – norma dan nilai yang memberikan kerangka pengertian, makna, dan orientasi spiritual kepada usaha manusia. termasuk disini; pandangan dunia, agama, filsafat, moralitas masyarakat, nilai – nilai budaya, seni dan seterusnya.
Apabila ingin mengadakan perubahan, maka hak milik harus dihancurkan, dimana itu menentukan “basis”, sedangkan “basis” menentukan “bangunan atas”. Jangan berharap (kata Marx) perubahan dilakukan dari “bangunan atas”, sebab kelompok atas, tidak mungkin mengadakan perubahan radikal. Dengan struktur kekuasaan ekonomi atau “basis” dihancurkan, maka “atas”, bentuk Negara dan lama – kelamaan, kepercayaan-kepercayaan, serta sistem nilai masyarakat mesti menjadi berubah (baru).

MEKANISME PERUBAHAN MASYARAKAT
Pandangan Marx secara umum mengatakan bahwa kesadaran manusia tidak lain daripada refleksi yang salah tentang kondisi materiil, atau dengan kata lain, kebutuhan materiil dan perjuangan kelas adalah akibat dari usaha-usaha manusia memenuhi kebutuhannya (historic materialism). Dalam hal ini, Marx ingin mengatakan bahwa manusia tidak hanya sekedar organisme materiil yang tidak memiliki kesadaran diri, melainkan sebagai organisme nonmaterial yang memiliki kesadaran subyektif tentang dirinya sendiri dan situasi materiilnya. Organisasi materiil dalam hal ini diartikan sebagai sekelompok makhluk hidup yang bergantung pada sumber-sumber alam yang ada; seperti binatang; yang hanya memanfaatkan sumber-sumber alam yang ada tanpa mengolahnya menjadi sesuatu yang lebih bernilai. Sementara itu, organisasi nonmaterial diartikan sebagai individu yang memiliki kemampuan berpikir dan merasa. Manusia berbeda dari binatang dalam kemampuannya menghasilkan kondisi materiil kehidupannya; artinya mereka tidak hanya masuk ke dalam suatu tempat ekologis di alam atau menggunakan sumber-sumber materiil menurut sifat alamiahnya, tetapi juga masuk ke dalam hubungan sosial dengan orang lain dalam usaha mencoba memenuhi kebutuhannya (primer, sekunder, tersier).
Dalam menganalisis perkembangan masyarakat, Karl Marx menegaskan bahwa berubah dan berkembangnya masyarakat itu ditentukan oleh caranya memproduksi barang-barang material. Cara produksi itu ditentukan oleh tenaga produktif. Berubah dan berkembangnya tenaga produktif akan menentukan hubungan produksi, yang selanjutnya menentukan sistem ekonomi masyarakat atau sistem perkembangan masyarakat. Menurut Marx, perkembangan masyarakat dimulai dari masyarakat komunal primitif, berubah dan berkembang menjadi masyarakat pemilikan budak, masyarakat feodalisme, masyarakat kapitalisme, masyarakat sosialisme, dan yang terakhir masyarakat komunisme.
Hubungan – hubungan produksi tersebut memunculkan pembagian kerja. Dalam pembagian kerja, sangat erat hubungannya dengan kepemilikan yang mencakup penguasaan atas sumber – sumber pokok dan alat produksi. Kepemilikan dan penguasaan atas sumber-sumber pokok yang berbeda-beda ini merupakan dasar munculnya kelas-kelas sosial. Ada dua macam kelas yang menurut Marx menjadi alasan permasalahan pembagian kerja, yaitu borjuis dan proletar. Kelas borjuis merupakan nama khusus untuk para kapitalis dalam ekonomi modern. Mereka memiliki alat-alat produksi dan mempekerjakan pekerja upahan. Berubahnya fungsi tenaga produktif yang diikuti makin berperannya fungsi uang sebagai alat tukar mendorong lahirnya suatu sistem baru, yang disebut kapitalisme, di mana manusia (tenaga kerja, buruh) sebagai barang dagangan. Hubungan produksi dalam sistem kapitalisme didasarkan pada pemilikan individu atau kelompok atas alat-alat produksi.
Sementara itu, proletar adalah para pekerja yang menjual kerja mereka dan tidak memiliki alat-alat produksi sendiri. Karena tidak memiliki alat, kaum kapitalis atau borjuis, mempekerjakan kaum buruh (proletar) yang mau tidak mau menjual tenaganya kepada kaum kapitalis dengan tingkat upah yang besar-kecilnya ditentukan oleh kaum kapitalis. Maka dari itu, proletar tergantung sepenuhnya pada upah untuk bertahan hidup. Hal inilah yang membuat proletar tergantung pada orang yang memberi upah.
Konflik antara kelas borjuis dan kelas proletar adalah contoh lain dari kontradiksi materiil yang sebenarnya. Kontradiksi ini berkembang sampai menjadi kontradiksi antara kerja dan kapitalisme. Marx yakin bahwa kontradiksi ini terletak di jantung kapitalisme. Kapitalisme, menurut Marx, lebih dari sekedar sistem ekonomi yang hanya memproduksi komoditas-komoditas demi keuntungan dan memiliki sedikit hak milik, melainkan juga sebagai sistem kekuasaan yang mengubah kekuasaan politis menjadi sistem ekonomi. Karl Marx meyakini bahwa untuk menghentikan eksploitasi borjuis terhadap proletar harus dilakukan dengan cara mengganti atau merusak sistem kapitalis. Upaya menghentikan eksploitasi itu harus dilakukan dengan revolusi (prinsip konflik), dan perlu diganti sistem baru yang lebih menghargai martabat manusia. Dengan cara semacam itu, kata Karl Marx, segera lahir suatu masyarakat yang adil, sama rata, sama rasa, dan terhindar dari segala bentuk eksploitasi, yang disebutnya sebagai masyarakat komunisme modern. Dalam sistem semacam itu tidak lagi terjadi perbedaan hak, tidak ada lagi perlakuan-perlakuan istimewa, lebih manusiawi, dan lebih menghadirkan kesejahteraan sosial.
Karl Marx percaya bahwa semua perubahan yang belum, sedang, dan akan terjadi harus merunut pada perkembangan sejarahnya secara menyeluruh. Perkembangan terhadap sejarah tertentu bergantung pada munculnya kekuatan – kekuatan yang tidak tertampung dalam struktur di mana mereka muncul. Kekuatan – kekuatan tersebut lambat laun berkembang lalu akhirnya meledak keluar dari struktur yang akhirnya mengubah struktur itu menjadi struktur baru secara radikal yang terlihat dalam tahap sejarah berikutnya. Meskipun begitu, gerak sejarah yang bersifat dialektik itu tidak terlepas dari kemauan atau usaha manusia. Marx berpendapat bahwa manusialah yang menciptakan sejarahnya sendiri, meskipun kegiatan kreatifnya ditentukan dan terikat oleh lingkungan materill dan sosial yang ada.

PERJUANGAN KELAS
Teori kelas dari Marx berdasarkan pemikiran bahwa “sejarah dari segala bentuk masyarakat dari dahulu hingga sekarang adalah sejarah pertikaian antara golongan’. Menurut pandangannya, sejak masyarakat manusia mulai dari bentuknya yang primitif secara relatif tidak berbeda satu sama lain, namun tetap mempunyai perbedaan-perbedaan fundamental antara golongan yang bertikai di dalam mengejar kepentingannya masing-masing. Bagi Marx, dasar dari sistem stratifikasi adalah tergantung dari hubungan kelompok-kelompok manusia terhadap sarana produksi. Yang disebut kelas dalam hal ini adalah suatu kelompok orang-orang yang mempunyai fungsi dan tujuan yang sama dalam organisasi produksi.
Kelas-kelas yang memiliki kesadaran diri, memerlukan sejumlah kondisi tertentu untuk menjamin kelangsungannya, yaitu mereka memerlukan adanya suatu jaringan komunikasi di antara mereka, pemusatan massa rakyat serta kesadaran akan adanya musuh bersama dan adanya bentuk organsisasi yang rapi. Organisasi ini dapat berupa serikat – serikat buruh atau serikat – serikat kerja lainnya untuk mendesak upah yang lebih tinggi, perbaikan kodisi kerja, dan sebagainya. Akhirnya organisasi kelas buruh ini akan menjadi cukup kuat bagi mereka untuk menghancurkan seluruh struktur sosial kapitalis dan menggantikan dengan struktur sosial yang menghargai kebutuhan dan kepentingan umat manusia seluruhnya yang diwakili oleh kelas proletar.

KRITIK
Sejarah manusia kata Marx, mengharuskan perjalanannya dari kapitalisme ke sosialisme. Karena secara naluri, manusia ingin mempertahankan diri, maka dengan konsep kepemilikian, orang akan melakukan efisiensi, persaingan bebas dan seterusnya. Sehingga yang kuat menang yang kalah (miskin). Terpecahlah manusia menjadi dua kelompok Pemilik dan buruh, borguis dan proletar. Karena kepentingan (ditentukan oleh kelas), maka kepentingan keduanya berbeda dan makin lama makin menganga, akhirnya kaum proletar melakukan revolusi, membentuk komunisme. Setelah kapitalis sudah hancur, otomatis tidak ada kelas lagi dengan demikian produksi sudah terpusat ditangan individu-individu yang berasosiasi, maka kekuasaan umum kehilangan sifat politisnya. Negara lama – kelamaan menghilang. Karena kepemilikan sudah tidak ada, apa-apa sudah dalam asosiasi. Inilah cita-cita sosialisme dengan Negara ideal mereka Komunisme (Negara hilang, kelas hiang, hak milik hilang, keterasingan/belenggu hilang).
Hal ini sangat mustahil dilakukan, karena kelas – kelas dalam pekerjaan pasti akan ada di manapun dan sulit untuk menghapusnya satu persatu. Kelas – kelas dalam pekerjaan akan terus ada dimana karyawan akan diperintah oleh atasan atau manajernya. Dalam hal ini sebenarnya kelas malah di perlukan dalam suatu sistem, dimana karyawan dan pegawai sebagai unsur akan melakukan perannya sebagaimana mestinya, dan atasan akan melakukan perannya pula. Perlunya negara dan aparatur untuk mengatur setiap masyarakat dalam tindakannya. Usulannya tentang komunisme yang mengandaikan masyarakat tanpa kelas, tanpa kepemilikan individu, tanpa pembagian kerja, dan tanpa adanya paksaan, merupakan utopia dan kelihatan absurd.

DAFTAR PUSTAKA

Campbell, Tom. 1994. Tujuh Teori Sosial. Diterjemahkan oleh: F. Budi Hardiman. Kanisius: Yogyakarta.

De Haan, J. Bierens, 1953. Sosiologi Perkembangan dan Metode. Terjemahan Adnan Syamni. Yayasan Pembangunan. Jakarta.

Giddens, Anthony, 1986. Kapitalisme dan Teori Sosial Modern. Suatu Analisis Karya Tulis Marx, Durkheim dan Max Weber. UI Press. Jakarta.

Johnson, Doyle, 1994. Teori Sosiologi Klasik dan Modern. Diterjemahkan oleh: Robert M.Z. Lawang. Gramedia. Jakarta

Ramli, Andi Muawiyah. 2000. Peta Pemikiran Karl Marx. LKLS. Yogyakarta.

Ritzer, George & Douglas J. Goodman. 2004. Teori Sosiologi Dari Teori Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Postmodern. Diterjemahkan oleh: Nurhadi. Kreasi Wacana: Yogyakarta.

Suseno, Frans Magnis. 2000. Pemikiran Karl Marx. Gramedia. Jakarta.

sociology

Renaissance

Nama               : Ari Mardana

NIM                : D0314007

RENAISSANCE

Di Eropa pada Abad Pertengahan (600 – 1400) masyarakat dicirikan oleh struktur sosial yang feodal monarki (ditandai dengan kerajaan – kerajaan absolut), yang kehidupan sosial serta spiritualnya dikuasai oleh para raja dan pemuka agama seperti Paus. Disinilah kehidupan sosial masyarakat diikat kuat oleh suatu dogma – dogma kerajaan ataupun agama. Keterikatan ini yang membuat suatu pergolakan – pergolakan di setiap unsur masyarakat. Pada Abad Pertengahan (The Dark Age), kehidupan berorientasi pada Ketuhanan (Theosentris), para pemuka agama gereja dan para raja adalah orang yang berperan kuat dalam kehidupan sosial pada masa ini. Masyarakat yang pada awalnya terikat, akhirnya muncul kesadaran akan suatu kebebasan individu untuk berpikir. Di Eropa Barat muncul negara – negara nasional dengan bentuk yang modern. Eropa Barat mengalami beberapa perubahan sosial sosial dan kultural yang mempersiapkan jalan untuk memasuki zaman yang lebih modern di mana akal dapat memerdekakan diri dari pembatasan – pembatasannya. Filsafat ilmu yang sebelumnya telah diperkenalkan oleh Yunani Kuno dengan para pemikir – pemikir mereka yang sirna pada Abad Pertengahan ini, mulai “dilahirkan kembali” oleh para pemikir masa Renaissance. Gagasan – gagasan Yunani Kuno dikatakan hilang yang saat itu kemenangan oleh suku bangsa Eropa Barat. Renaissance yang muncul di Eropa Selatan khususnya Italia adalah saat dimana manusia menghidupkan kembali minat kesusastraan dan kebudayaan Yunani Kuno yang pada Abad Pertengahan telah disisihkan. Renaissance merupakan kelahiran kembali pengetahuan secara luas dan meledak ketika paham dan manuskrip kuno ditemukan. Renaissance menjunjung humanisme dimana manusia adalah sebuah objek ilmu pengetahuan. Zaman renaissance mengarahkan perhatian secara lebih kuat pada kepribadian manusia. Pendapat jaman pertengahan mengenai adanya hubungan yang sederajat antara perorangan dengan masyarakat, yang mau tidak mau terikat secara timbal balik, dikalahkan oleh pendapat tentang manusia, yang memandang masyarakat sekedar sebagai alat untuk memperkembangkan dirinya sendiri. Perkembangan ini berhubungan dengan rasa percaya pada diri sendiri yang kuat, yang menjiwai manusia pada zaman renaissance. Renaissance membelokkan perhatian manusia yang pada mulanya hanya semata – mata melihat ajaran agama ke arah soal duniawi sehingga membuat pandangan – pandangan baru. Di sisi lain, gerakan reformasi juga terjadi di Eropa Utara khususnya Jerman dan Swiss. Reformasi ini bertujuan melepaskan diri dari penguasaan Gereja dan bersifat kritis terhadap dogma – dogma yang mengikat. Di sinilah juga timbul suatu gagasan bahwa urusan agama dan urusan keduniawian harus dipisahkan. Pada reformasi ini juga melahirkan Gerakan Protestanisme di Amerika yang dipimpin Martin Luther dengan menyerukan kebebasan berpikir dan bertindak. Renaissance bermulai dari negara kota di Italia Utara. Negara ini memunculkan para filsuf, ahli bangunan, dan seniman disaat sistem feodal runtuh. Eropa membebaskan diri dari perspektif budaya yang secara eksklusif ditentukan oleh agama. Hal ini membuat bahwa Renaissance adalah jembatan antara masa kegelapan yaitu Abad Pertengahan dimana pemikiran manusia masih terbatas ke arah masa pencerahan yaitu Abad Pencerahan dimana menyumbangkan banyak pengetahuan hingga zaman modern seperti yang dinikmati sekarang ini.

Pada masa Renaissance ini, dominasi gereja mulai runtuh. Ilmu pengetahuan sains, kesenian, teknologi mulai muncul dan berkembang pesat dengan perdagangan. Intelektual manusia mulai berkembang dengan pemikiran gagasan – gagasan baru mereka. Kebebasan berpikir dan bertindak dijunjung tinggi, kaum borjuis mulai memperjuangkan kebebasan hak – haknya dengan mengembangkan perdagangan yang melahirkan revolusi industri di aspek ekonomi. Dan kebebasan individu dalam aspek politik melahirkan gagasan demokrasi. Di masa ini bermunculan para tokoh – tokoh pemikir gagasan yang memberikan pondasi pada zaman modern sekarang ini, diantaranya adalah Sir Francis Bacon, Galileo Galilei, René Descartes, Sir Isaac Newton, John Locke, Montesquieu, Leonardo Da Vinci, Nicholas Copernicus, Johannes Kepler, Jean Jacques Rousseau, Voltaire, dan lain – lain. Para pemikir dari segala aspek ilmu pengetahuan, filsafat, seni dan kebudayaan mulai memunculkan ide atau gagasan mereka tentang apa yang mereka lihat pada dunia ini.

Sir Francis Bacon dari Inggris yang memusatkan perhatian pada keterampilan melakukan pengamatan. Mengumpulkan informasi dari dunia sekitar dan mencoba membuka ide – ide baru. Bacon mendeskripsikan pengetahuan seperti pohon yang memiliki tiga cabang utama yaitu ingatan yang berkisar mengenai masalah pengetahuan sejarah atau historis, imajinasi berkisar pada masalah seni, dan rasio yang berurusan dengan filsafat dan sains.

Leonardo Da Vinci dari Italia adalah seorang yang berpengaruh di masa Renaissance yang khas dengan pengetahuan yang luas tentang kesenian dan ilmu pengetahuan. Buku catatannya penuh dengan sketsa dan desain mesin. Tidak ada satupun yang diproduksi pada semasa hidupnya, tetapi ia seorang genius yang visioner. Ia mendesain sebuah tank, kendaraan dengakn kerangka kayu dan empat roda yang dipersenjatai dengan empat meriam kecil. Ia membuat sketsa sebuah parasut yang dibuat dari tali – temali dan layar. Ia menggambar kendaraan yang harus diangkat ke udara dengan dua dayung yang berputar, mirip dengan sebuah helikopter. Mesin terbangnya terbuat dari kayu dengan dua sayap mekanis yang digerakkan oleh derek dan katrol.

Galileo Galilei seorang pemikir dari Italia. Memodifikasi teleskop refraksi yang ditemukan di Belanda tahun 1609. Ia menggunakan ini untuk mengamati bintang, dan ia mengukuhkan teori sebelumnya yang mengatakan bahwa matahari adalah pusat dari alam semesta dari pemikir Nicholas Copernicus, dan membuktikan pendapat matematis Johannes Kepler yang kala itu dilarang oleh gereja karena menentang kitab suci.

Sir Isaac Newton adalah salah seorang pendiri dunia modern. Kemajuan yang dibuatnya dalam teori ilmiah mempunyai pengaruh dalam waktu yang lama. Newton dilahirkan di Inggris. Dalam buku pertamanya ia mengarahkan perhatian pada gerak dan planet, yang memadukan ide Galileo dengan matematika Kepler. Ia mengemukakan teori gravitasi dan menganut dalil bahwa ruang tidak terbatas. Dengan berbagai hasil karya ilmiah yang dicapainya, Newton menulis sebuah buku Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, dimana pada buku tersebut dideskripsikan mengenai teori gravitasi secara umum, berdasarkan hukum gerak yang ditemukannya, dimana benda akan tertarik ke bawah karena gaya gravitasi. Bekerja sama dengan Gottfried Leibniz, Newton mengembangkan teori kalkulus. Newton merupakan orang pertama yang menjelaskan tentang teori gerak dan berperan penting dalam merumuskan gerakan melingkar dari hukum Kepler, dimana Newton memperluas hukum tersebut dengan beranggapan bahwa suatu orbit gerakan melingkar tidak harus selalu berbentuk lingkaran sempurna (seperti elipse, hiperbola dan parabola).

John Locke dilahirkan tahun 1632 di Wrington, Inggris. Dalam buku A Letter Concerning Toleration (Masalah yang berkaitan dengan toleransi) yang terbit tahun 1689, Locke menekankan bahwa negara jangan ikut campur terlampau banyak dalam hal kebebasan menjalankan ibadah menurut kepercayaan agama masing-masing. Menolak anggapan hak suci raja, Locke menekankan bahwa pemerintah baru dapat menjalankan kekuasaannya atas persetujuan yang diperintah. Locke berpegang teguh pada perlu adanya pemisahan kekuasaan. Dia menganggap kekuasaan legislatif harus lebih unggul ketimbang eksekutif dan kekuasaan yudikatif yang dianggapnya merupakan cabang dari eksekutif. Selaku orang yang percaya terhadap keunggulan kekuasaan legislatif. Locke hampir senantiasa menentang hak pengadilan yang memutuskan bahwa tindakan legislatif itu tidak konstitusional.

Sebenarnya masih banyak lagi pemikir – pemikir yang mulai mengeluarkan gagasan – gagasan mereka pada masa Renaissance. Dapat disimpulkan bahwa Renaissance adalah suatu masa yang menjembatani antara Abad Kegelapan dimana orang – orang hanya terikat dan terpusat kehidupan sosial dan politiknya kepada raja – raja dan pemuka agama gereja. Dogma dan aturan yang mengikat inilah yang menimbulkan rasa ingin kebebasan dalam bertindak dan berpikir dengan memisahkan hal keduniawian ini dengan hal yang berhubungan dengan agama. Akhirnya pada masa ini banyak gerakan – gerakan dimana orang mulai memerdekakan pemikirannya. Dan gerakan – gerakan pembebasan ini menghasilkan suatu masa yakni Demokrasi di bidang politik dan Kapitalisme di bidang Ekonomi. Maka dari itu Renaissance menjadi jembatan ke arah Abad Pencerahan dimana pengetahuan dan rasio terus berkembang hingga berpengaruh pada era modern sekarang ini.

Sumber:

Brown, Alison. 2009. Sejarah Renaisans Eropa. Yogyakarta: Kreasi Wacana.

Frans Suseno, Magnis. 2009. Menalar Tuhan. Yogyakarta: PT Kanisius

Miriam, Budiardjo. 2010. Dasar- Dasar Ilmu Politik. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama

O’donnell, Kevin. 2009. Sejarah Ide – Ide. Yogyakarta: PT. Kanisius.

Picture1

Negara Setengah Merdeka

Negara “Setengah” Merdeka. Apapun sebutan untuk Negara kita ini yang sudah lama dikenal dengan Negara Kesatuan Republik. Tatkala sedang melihat televisi acara malam, terlihat sebuah tempat indah nan hijau. Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Timur. Kecamatan yg tersorot oleh kamera ini membentang di perbatasan Kalimantan dengan Serawak. Tempat yang jauh dari hiruk pikuk berbagai aspek bidang kehidupan. Dari layar kaca terlihat seorang wanita paruh baya yang berboncengan dengan anaknya. “Mau beli beras sama gula di Serawak” begitulah yang beliau ucapkan. Perjalanan jauh dengan jalan yang masih beralas tanah pun dilalui. Dalam perjalanan beliau dan anaknya harus melewati 3 pos penjagaan pihak Serawak dengan persenjataan lengkap. Sesampai di tempat, beliau menyodorkan beberapa lembar ringgit. Perjalanan pulang beliau kembali melewati 3 pos penjagaan. “Kalau prajuritnya baik kita dipersilahkan lewat, tapi kalau waktu itu prajuritnya kurang baik, kita harus meninggalkan beberapa barang belanjaan kita di pos” suara rintih beliau. Setelah jeda, diperlihatkan seorang anggota masyarakat yang sedang jatuh sakit. Keadaan minimnya pelayanan kesehatan mengharuskan beliau untuk berobat di pusat Kabupaten Nunukan. Satu – satunya jalur yang dapat ditempuh adalah jalur transportasi udara. Di dekatnya terdengar suara salah satu anggota keluarga “Rumah sakit jauh, kita harus naik pesawat dan biaya pesawat juga tidak sedikit”. Tak sedikitpun aku mengalihkan perhatian dari layar kaca yang kian malam kian menyebar suaranya. Di sisi lain dari masyarakat Kecamatan Krayan, “Saya punya dua kewarganegaraan, Indonesia dan Malaysia” sembari menunjukkan Kartu Tanda Penduduknya. “Kenapa anda punya dua KTP?”. “KTP Serawak saya gunakan untuk memakai fasilitas kesehatan negara tetangga, disini RS jauh harus naik pesawat. Tapi saya juga enggan meninggalkan status WNI saya”. Di akhir scene, hati ini terasa terguncang, “Sudah 70 tahun Indonesia merdeka tapi kami tetap saja menggantungkan diri dengan negara tetangga. Ya kalau negara (Indonesia) ini mengabaikan dan tidak mengakui kami, kami juga tidak mau mengakui negara ini”.

sociology

Demokrasi dan Keadilan Sosial oleh Antonio Pradjasto

Aksi seorang warga miskin memicu jatuhnya rezim kuat di Tunisia. Ia membakar diri hingga mati. Ini ia lakukan sebagai protes tidak dipenuhinya tuntutan memperoleh kembali barang dagangan yang dirampas oleh pemerintah. Aksi sejenis terjadi di Indonesia, Sondang seorang mahasiswa membakar diri di depan istana hingga tewas. Sekitar dua puluh tahun lalu seorang supir becak menggantung diri karena becak, yang merupakan tumpuan hidup diri dan keluarganya, digaruk oleh pemerintah DKI Jakarta.

Aksi – aksi protes ini tidak selalu menimbulkan dapak yang sama. Di Tunisia, aksi protesnya menjalar seperti bola salju menjadi gerakan protes massal dan kemudian “revolusi musim semi” di Tumur Tengah. Tidak demikian di Indonesia. Meski demikian faktornya sama, yaitu meluasnya problem sosial dan kemiskinan.

Setelah lebih daru satu decade, banyak suara mempertanyakan kemampuan sistem demokrasi menyediakan keadilan. Gerakan demokrasi merasa letih, berjalan di tempat atau tak bermakna. Apakah memang proses demokratisasi Indonesia telah menjamin terciptanya keadilan sosial? Atau terjadi penyimpangan – penyimpangan terhadap prinsip – prinsip dasar penyelenggaraan kekuasaan demokratik?

Proses Demokratisasi di Indonesia

Tiga belas tahun terakhir berlangsung proses pelembagaan demokrasi. Akuntabilitas horizontal antarlembaga tinggi negara terutama antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif relatif terlembaga melalui Amandemen UUD 1945. Lembaga eksekutif tidak lagi mengendalikan yudikatif maupun legislatif, dan sebaliknya.

Di lembaga legislatif dimungkinkan adanya multi partai dan perwakilan daerah (DPD) di tingkat nasional. Di Aceh dan Papua bahkan dimungkinkan beroperasinya partai politik lokal untuk mengisi lembaga representasi daerah setempat. Berbeda dengan rezim otoritarian Orde Baru, sistem kepartaian yang ada saat ini tidak menunjukkan dikendalikannya lembaga legislatif oleh satu partai politik. Terjadi pula perubahan secara signifikan dalam cara masyarakat menentukan wakil – wakil mereka. Tiga kali pemilihan umum dilakukan secara relatif bebas dan damai, diorganisir oleh lembaga pemilu (KPU) yang cukup independen dan memungkinkan lebih dari satu partai untuk berkontestasi di dalamnya. Lebih dari itu, Indonesia sejak 2004 menerapkan sistem pemilihan langsung bagi kepala pemerintahan nasional Presiden, Wakil Presiden, dan kepala – kepala daerah (pilkada) dan bukan semata pemilihan untuk anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta DPD.

Di yudikatif, diperkenalkan beroperasinya Mahkamah Konstitusi yang memilik wewenang untuk mengujui keabsahan sebuah undang – undang menurut Undang – Undang Dasar; sebuah mekanisme untuk membatasi penyalahgunaan kekuasaan oleh pembentuk undang – undang.

Kebebasan – kebebasan dasar dijamin sebagai hak konstitusional. Berbagai organisasi masyarakat menjamur dan beraktivitas juga dengan berbagai latar belakang kepentingan, keyakinan maupun asal – usul. Organisasi – organisasi masyarakat sipil aktif mengintervensi legislatif dalam melahirkan kebijakan public. Undang – undangg Kebebasan Informasi, Undang – Undang Pemilu dan Partai Politik, Undang – Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi adalah sebagian dari produk undang – undang yang diinisiasi oleh masyarakat sipil.

Media massa dan masyarakat sipil cukup berperan dalam mengungkapkan dan menyebarkan kondisi penegakan hukum; yang merupakan salah satu prasyarat dari demokrasi. Dari berbagai laporan yang dikeluarkan oleh media massa maupun organisasi masyarakat sipil terungkap hitamnya penegakan hukum di Indonesia. Sebut saja diantaranya mafia peradilan, mafia perpajakan, perkara – perkara suap dan korupsi. Bank Century, pemilihan wakil gubernur BI, rekening gendut pejabat – pejabat kepolisian maupun perkara Gayus seorang pegawai negeri perpajakan tingkat tiga yang memperkaya diri dengan memanipulasi pajak sejumlah korporasi. Dari laporan – laporan tersebut berbagai perkara penegakan hukum itu menampakkan pola ketidakadilan, yaitu di satu sisi sekelompok kecil masyarakat kebal dari hukum. Di sisi lain akses sebagian besar masyarakat pada keadilan sempit, sebagaimana tercermin pada kasus Lapindo maupun Prita.

Keadaan ini tidak terjadi pada era otoritarian. Akan tetapi demokrasi bukan semata persoalan tersedianya berbagai lembaga demokrasi dan kebebasan. Berbagai institusi demokrasi tersebut di atas bida ada dimana saja. Bentuknya pun beraneka ragam. Misalnya, dalam kepala pemerintahan yang ada dipilih oleh parlemen namun ada pula yang dipilih langsung. Indonesia di Orde Baru, juga sejumlah negara lain, pernah mengalami bagaimana berbagai institusi demokrasi digunakan untuk tujuan – tujuan yang tidak demokratis. Lembaga – lembaga itu ada bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk terpenuhinya prinsip – prinsip dasar demokrasi.

Dua prinsip dasar demokrasi yang telah diterima meluas adalah “kendala rakyat” (popoular control) dan “kesetaraan politik” (political equality) [Beetham, 1999]. Kendali oleh warga negara atas persoalan – persoalan kolektif mereka, dan kesetaraan antara warga negara dalam melaksanakan kendali tersebut, merupakan prinsip – prinsip kunci dari demokrasi. Oleh karena itu, demokrasi bukan hanya mensyaratkan lembaga – lembaga politik dan masyarakat sipil, namun juga hak asasi sebagai kerangka acuan bagi demokrasi; termasuk hak – hak dasar sosial ekonomi dari masyarakat. Titik kemandegan demokrasi terletak pada lemahnya realisasi hak – hak sosial ekonomi di samping rule of law. Lembaga bai realisasi hak – hak sosial ekonomi ini tidak tersedia [Demos, 2002, 2007].

Keadilan Sosial

Majalah The Economist melansir laporan resmi negara (bersumber dari Badan Pusat Statistik – BPS) yang mengatakan bahwa sekitar 39 juta atau 18% penduduk Indonesia MISKIN. Dengan angka ini berarti terdapat kenaikan jumlah orang miskin sebesar 4 juta orang dibanding tahun 2005. Tentu angka ini bisa diperdebatkan, namun melihatnya sebagai angka konservatif bukan langkah yang teburu – buru. Kecenderungan itu juga ditemukan oleh Perkumpulan Prakarsa. Hasil studinya menunjukkan bahwa kesenjangan sosial semakin lebar [Prakarsa, policy review] Kekayaan yang dimiliki 43 ribu orang Indonesia mendekati kekayaan 140 juta orang atau 60% penduduk di Indonesia.

Dalam wujud yang paling konkret adalah kisah yang dialami oleh bayi Nizsa Ismail (8 bulan), yang harus meninggal karena kemiskinan orang tuanya. Rumah sakit menolak untuk memberi bantuan pengobatan yang diperlukan karena, dan semata karena keluarga bayi belum membayar uang adminsitrasi dan membayar resep. Tragis. Sementara itu ratusan ribu rakyat yang hendak mempertahankan sejengkal lahannya dipertaruhkan nyawanya. Konsorsium Pembaharuan Agraria melaporkan bahwa di tahun 2011 saja terjadi 163 konflik agrarian melibatkan 69.975 kepala keluarga, dengan luas areal konflik 472.048,44 hektar.

Data – data seperti ini menunjukkan bahwa proses demokrasi di Indonesia, khususnya, belum mencapai kualitas substanstifnya. Pemenuhan hak – hak asasi sosial ekonomi budaya yang dalam banyak hal merupakan syarat materiil bagi demokrasi, justru tidak terjadi. Harapan bahwa Negara mengorganisasikan kekuatannya kebijakan pro warga untuk tercapainya kesejahteraan sosial juga tidak terjadi.

Mengapa terjadi demikian? Studi Demos mengenai “Perwujudan Hak – Hak Sosial Ekonomi Budaya” meninjukkan riil politik dari pemenuhan hak – hak sosial ekonomi budaya. Studi yang dilakukan di Kabupaten Musi Banyuasin, DKI Jakarta, kabupaten Purbalingga, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Manado dan Kabuaten Mimika dilakukan dengan meneliti 3 aspek yaitu (a) pemahaman, (b) kinerja, dan (c) gerakan sosial yang berkaitan dengan realisasi hak – hak sosial ekonomi.

Penelitian itu kemudian menemukan bahwa pertama, Negara cenderung untuk mengelak dari tanggung jawabnya sebagai pemangku kewajiban untuk menghormati , melindungi dan memenuhi hak – hak sosial ekonomi budaya (HAM Ekosob). Hak sosial ekonomi budaya dianggap bukan sesuatu yang harus dipenuhi olehnya. Bahkan “hak” yang secara normative dirumuskan dalam peraturan perundang – undangan, seperti hak warga memperoleh 20 % dari anggaran pembangunan untuk pendidikan tidak serta – merta diterjemahkan dalam kebijakan. Di tingkat nasional hal ini tercermin pada berbagai tuntutan, laporan maupun perdebatan mengenai pendidikan. Dengan kata lain, bahkan ketika “hak” dipahami semata sebagai hak legal dan bukan dipahami sebagai hak asasi, Negara cenderung tidak melakukan tanggung jawabnya memenuhi hak – hak warganya.

Kedua, perwujudan hak ekonomi, sosial dan budaya digantungkan pada kendali para investor swasta. Sejak perumusan cita – cita, yang diandaikan menjadi kompas bagi kebijakan pemerintah, hingga yang paling tangible seperti penyusunan anggaran tidak ada kesengajaan rezim politik untuk melakukan tindakan afirmatif (affirmative action) bagi pemenuhan Ham Ekosob. Di kota Manado misalnya, hanya 6,65% APBD sektor pendidikan digunakan untuk belanja public yang terkait dengan pelayan pendidikan; sisanya untuk keperluan pejabat/ pegawai pemerintah daerah. Di Mimika, daerah yang masih rawan endemic malaria, 84,05% APBD sector kesehatan dibelanjakan bagi keperluan pejabat/pegawai, dan hanya 15, 95% tersisa untuk belanja public yang terkait dengan pelayanan kesehatan (Demos, 2011). Hal ini bukan karena tidak tersedianya anggaran yang besar. Besar kecilnya APBD tidak mengubah pola itu!

Yang terjadi di tingkat lokal juga terjadi di tingkat nasional. Alokasi anggaran tidak diorientasikan pada pemenuhan hak – hak sosial ekonomi. Bahkan data resmi berikut menunjukkan bahwa penurunan tingkat kemiskinan tidak sebanding dengan peningkatan anggaran – anggaran untuk pengentasan kemiskinan itu sendiri. Maka, patut dipertanyakan apakah memang anggaran itu ditujukan untuk pengentasan kemiskinan atau sekedar “lips service”?

Data dari Institut Hak Ekonomi Sosial Budaya menunjukkan bahwa hanya untuk menarik investasi, pemerintah telah menggadai sumber – sumber daya ekonomi negara. Pemerintah menargetkan investasi sebesar Rp. 3.100 triliun hingga tahun 2014. Namun belum 1/3 target tesebut tercapai, 75% sumber – sumber daya ekonomi telah dikuasai asing [Kompas, 2 Februari 2012]/ sulit disimpulkan bahwa kenyataan ini semata karena ketidakberesan pengelolaan pemerintahan (good governance).

Ketiga, gerakan sosial kaya akan bentuk dan cara memperjuangkan hak – hak sosial ekonomi dan budaya. Namun gerakan itu masih menitikberatkan pada “pemulihan hak yang hilang” dan belum pada upaya memenuhi hak itu secara sistematis. Ciri gerakan sosial tampak pada berbagai konflik tanah yang membenturkan masyarakat dengan bisnis.

Ciri ini terjadi karena tidak adanya mekanisme dalam kinerja pemerintahan yang dapat menjamin pemenuhan HAM Ekosob [B. Herry Priyono, Demos, 2011]. Lembaga – lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang diharap dapat menjadi mekanisme ketatanegaraan untuk pemenuhan HAM Ekosob, tidak efektif. Lembaga –lembaga itu cenderung dikendalikan dan diperuntukkan bagi kekuatan dominan yang tidak berkepentingan untuk memamjukan demokrasi itu sendiri. Banyak wakil terpilih yang tidak memiliki kemampuan maupun keinginan politik ekonomi untuk membeka hak dan kepentingan warga terhadap kekuatan bisnis.

Ke depan

Apa yang bisa dilakukan gerakan demokrasi di tengah deficit demokrasi ini; di tengah tidak adanya hubungan antara demokrasi formal (pemilihan umum, partai politik, parlemen) dengan substansi demokrasi; di antara politik formal dan politik jalanan, ketika demokrasi dan ekonomi tidak bersatu menghasilkan kesejahteraan; atau ketika sifat oligarki kekuasaan masih terus terjadi, sementara partai politik menuasau hampur semua politik formal di negara ini?

Pertama, mengembangkan kewarganegaraan (citizenship). Demokratisasi melampaui pemilihan umum dan atau tersedianya multipartai. Jelas, bahwa yang utama adalah warga negara dan bukan lembaga – lembaga pemerintahan yaitu kemampuan warga negara untuk mengendalikan urusan public dan dilakukan dalam kesetaraan politik.

Agenda ini mensasar terbentuknya demos yang pertama – tama mengidentifikasikan dirinya sebgai warga begara daripada latar belakang personalnya (agama atau etnis tertentu). Persoalan ini riil. Demokrasi yang berlangsung saat ini adalah demokrasi procedural. Demokrasi demikian belum mampu menghasilkan pemerintahan legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang membuat kebijakan – kebijakan bagi pemenuhan hak – hak atas pangan, pendidikan, kesehatan dasar maupun pekerjaan. Lembaga – lembaga yang tidak ada serta – merta membuat tindakan negara sejalan dengan kepentingan masyarakat. Seperti diuraikan di atas, meskipun telah ditetapkan dalam konstitusi agar 20% anggaran negara digunakan untuk pendidikan, namun masih banyak sarana pendidikan yang ambruj tanp perhatian.

Persisi karena yang sedang berlangsung adalah demokrasi electoral, maka penting agar pemilih menggunakan hak pilihnya sebagai tindakan politik untuk mencari kebaikan bersama. Artinya, pemilih menggunakan suaranya bukan semata – mata karena petimbangan selera pribadi, akan tetapi karena calon dan programnya akan membawa manfaat bagi kebaikan bersama [B. Herry Priyono, Jakarta Post]. Warga menentukan pilihannya bukan pada calon wakil rakyat, calon bupati, atau calon presiden yang sekedar menggunakan lembaga demokrasi untuk memaksakan keyakinannya, atau semata karena kemampuannya yang besar untuk membeli suara.

Hal ini juga berarti bahwa jalur parlemen bukan merupaka satu – satunya upaya warga untuk mengendalikan persoalan yang memengaruhi hidup mereka. Dengan pengembangan kewarganegaraan, warga sadar akan hak – haknya mengorganisasikan basis – basis ggerakan sosial yang mampu mengubah kepentingan – kepentingan yang berkaitan dengan persoalan public menjadi aksi public. Pengorganisasian dilakukan di atas prinsip – prinsip kesetaraan hak sipil dan politik.

Ambillah contoh pejalan kaki atau pengendara speda di perkotaan. Tanah dan ruang public hanya telah kehilangan fungsi publiknya. Usaha para pejalan kaki untuk memulihkan haknya dan memperjuangkan kepentingan – kepentingan mereka tidak bisa dilepaskan dari upaya untuk mengembalikan ruang public bagi kepentingan masyarakat yang lebih luas, termasuk memperjuangkan tersedianya transportasi missal atau tersedianya tempat berdagang bagi pedagang sector informal.

Agenda kedua, gerakan demokrasi perlu memberi perhatian, terutama pada kerja advokasinya, control terhadap daya kendali pelaku – pelaku ekonomi yang menguasai arena public. Tanpa memerhatikan gejala ini otoritas public yang diharap dapat menciptakan kesejahteraan akan tidak efektif. Fenomena dimonopolinya ruang – ruang public dan lembaga – lembaga demokrasi adalah implikasi dari kurang diperhatikannya daya kendali sumber – sumber daya sosial ekonomi dalam proses demokrasi.

Mudah ditebak, ketika lembaga – lembaga demokrasi dimonopoli oleh kekuatan ekonomi tertentu, maka arah dari proses demokrasi pun akan ditentukan pleh preferensi kekuatan ekonomi tersebut. Dalam jangka panjang hal ini mengakibatkan kerentanan demokrasi itu sendiri.

Ketiga, memperkuat agen – agen perubahan untuk terlibat lebih aktif dan efektif dalam tata kelola pemerintahan yang demokratis terutama dan bukan semata di tingkat lokal. Pengalamn di berbagai daerah menunjukkan bahwa karena adanya kehendak warga untuk lebih aktiif terlibat dalam urusan – urusan bersama, maka ruang politik yang telah terbuka tidak mudah dimonopoli oleh kekuatan elit dominan tertentu.

Apakah ini mungkin? Di tengah kegersangan demokrasi terdapat oase di beberapa kabupaten/kota, seperti yang ditunjukkan oleh pemerintah kabupaten Solo. Dengan segala keterbatasannya, pemerintahan Solo mampu melahirkan kebijakan – kebijakan pro warga. Pelayanan – pelayanan public seperti pembuatan KTP atau urusan perizinan diperbaiki menjadi lebih cepat dan ramah. Warga, terutama yang paling miskin, mendapat jaminan kesehatan dasar dan pendidikan. Pemerintah Solo melakukan tindakan afirmatif untuk menjamin kesetaraan hak asasi dengan melindungi ekonomi kecil dengan membatasi dirinya mall. Bupati Solo menyatakan bahwa lebih dari seratus permohonan izin mendirikan “minimarket” hanya belasan yang ia kabuli. Nampaknya hal ini semua dimungkinkan persis karena pemerintahan Solo menunjukkan kebijakan untuk berani melakukan tindakan afirmatif.

Apa makanya bagi kita? Dari Kota Solo kita dapat belajar bahwa relasi yang semata berdasarkan pada “daya beli” bukan niscaya ada dan karenanya dapat diperbaharui. Jika pada masa pemerintahan Soeharto gerakan sosial ramai – ramai menolak bertekuk pada kekuasaan politik otoriter, saat ini kekuasaan itu harus dibaca mencakup “kekuasaan ekonomi”.

DAFTAR PUSTAKA

Andang, Al (et.al). 2004. “Keadilan sosial: Upaya Mencari Makna Kesejahteraan Bersama di Indonesia”, Penerbit Buku Kompas.

Demos, 2007. “Satu Dekade Reformasi: Maju dan Mundurnya Demokrasi di Indonesia”, Ringkasan Eksekutif dan Laporan Awal Survei Nasional Kedua Maslah dan Pilihan Demokrasi di Indonesia.

Pradjasto, Antonio H. 1999. “National Security and the Protection of Freedom of the Press Under International Law: Case Study Indonesian Law and Practice 1974 – 1998”, dalam rangka studi S2 di University of Essex.

————————–, 2009, “Demokrasi Berbasis Hak Asasi Manusia”, dalam seri Modul Simpul Demokrasi Komunitas Indonesia untuk Demokrasi No.7, “Demokrasi dan Hak Asasi Manusia”, hlm. 1 – 4.

Priyono, AE (et al). 2005. “Marking Democracy Meaningful: Problems and Option in Indonesia”. Demos.

————————. 2009, “Demokrasi sebgai Kerangka Kerja Hak Asasi Manusia”, dalam seri Modul Simpul Demokrasi Komunitas Indonesia untuk Demokrasi No.7, “Demokrasi dan Hak Asasi Manusia”, hlm. 5 – 9.

Priyono, B. Herry. 2006. “Proyek Indonesia dalam Globalisasi: Mencari Terobosan Hak Hak Asasi Ekonomi”, di dalam Restorasi Pancasila: Mendamaikan Politik Identitas dan Modernitas, Bogor: Brighten Press, hlm 376 – 412.

———————–. 2011 (belum diterbitkan). “Kisah Negasi Yang Menurut Bukti Demokrasi”, dalam Pengantar Riset Demos mengenai studi “Hak – Hak Ekonomi Sosial Budaya di Era Demokrasi”, Demos.

Priyono, B. Herry, dkk. 2012. “Kratos Minus Demos Demokrasi Indonesia Catatan Dari Bawah”, Yayasan Pustaka Obor Indonesia: Jakarta.